Masyarakat Adat Dayak Modang Long Wai Tuntut Pemkab Kutim Pulihkan Hak Lingkungan dan Tanah Adat Desa Long Bentuq

Foto Istimewa.

Samarinda, helloborneo.com – Koalisi Masyarakat Adat Dayak Modang Long Wai menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memulihkan hak-hak lingkungan dan adat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tokoh Adat, Daud Lewing disela konfrensi pers mengenai konflik PT Subur Abadi Wana Agung (PT SAWA) dengan masyarakat adat di Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang.

Daud menyampaikan beberapa tuntutan masyarakat adat Dayak Modang Long Wai. Antara lain mendesak negara yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelesaukan konflik tenurial di Desa Long Bentuq serta memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Kami juga mendesak pemerintah melakukan audit izin PT SAWA, lalu Hak Guna Usaha (HGU) PT SAWA harus keluar dari seluruh wilayah adat dan terakhir memulihkan hak-hak lingkungan dan adat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq,” tandas Daud, Jum’at (19/2/2021) lalu.

Herry Kiswanto Sitohang, perwakilan dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat adat Dayak Modang tidak bermasalah soal batas antar desa. Namun masyarakat melihat langsung bahwa wilayah mereka digusur oleh PT SAWA, kemudian, pihak perusahaan melemparkannya ke Pemkab hingga akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tahun 2015 Nomor 130/K 905/2015 tentang Penetapan Batas Administrasi antar Desa Long Bentuq, Desa Rantau Sentosa, Desa Long Pejeng Kecamatan Busang dan Desa Long Tesak di Kecamatan Muara Ancalong, Kutim yang tidak mengakomodir perjanjian antar desa Tahun 1993.

“Pada 2015, dalam peta yang dikeluarkan oleh bupati yang diakomodir hanya 1.000 hektar, saat ini tersisa 3.000 hektare itu akan tetap diperjuangkan oleh masyarakat. Setelah 2015, masyarakat tetap berjuang. Yang awalnya ingin mempertahankan hutan, sekarang harus kalah. Maka selanjutnya bagaimana merebut atau mengambil wilayah adat ini,” beber Herry.

Sebelumny, diketahui terdapat surat keputusan Bupati Kutim nomor 22/02.188.45/HK/I/2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan a.n PT. SAWA seluas kurang lebih 14.350 hektare di Kecamatan Busang pada 18 Januari 2006, mengakibatkan sebagian konsesi PT SAWA seluas 4.000 hektare masuk tanpa izin ke wilayah adat Dayak Modang Long Wai di Long Bentuq.

“Sumber daya alam yang jadi hal krusial masyarakat lokal dan ruang keselamatan hidup pun hancur. Penutupan jalan yang dilakukan Kepala Adat Dayak Long Bentuq pada 30 Januari 2021 lalu merupakan akumulasi dari perjuangan masyarakat adat Dayak Modang Long Wai selama 15 tahun. Yakni dalam penolakan masuknya perkebunan sawit di desa mereka.

“Penutupan akses jalan itu bukan tindakan pidana. Sebab, tindakan ini mendukung adanya Perda Nomor 10/2012. Di mana itu yang mengatur jalur umum dan khusus untuk batu bara dan pengangkutan kelapa sawit,” tegas Yohana Tiko, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kaltim.

Tiko sapaan akrabnya yang juga berperan sebagai
moderator pada kesempatan itu menjelaskan bahwa penutupan jalan yang dilakukan Kepala Adat Dayak Long Bentuq pada 30 Januari 2021 merupakan akumulasi dari perjuangan masyarakat adat Dayak Modang Long Wai selama 15 tahun. Yakni dalam penolakan masuknya perkebunan sawit di desa mereka.

Menurut Tiko, Pemkab Kutim gagal paham terhadap kasus ini. Sebab ada pelanggaran Perda yang dilakukan oleh PT SAWA. Kemudian ada perampasan hak terhadap masyarakat dan wilayah masyarakat adat.

Tiko juga menambahkan adanya ketidakjujuran soal histori yang ada di Long Bentuq. Dia juga menyoal perihal Pemkab yang semestinya melindungi masyarakat dan tidak sekadar berpaku pada investasi.

“Pertemuan pada 10 Februari 2021 di Sangatta, masyarakat dipaksa menyepakati hasil pertemuan. Tiga terlapor tidak dibahas dan posisinya masyarakat ini bukan minta plasma atau kemitraan. Tapi minta pengembalian terhadap hak wilayahnya dan soal pemulihan wilayah adat yang sudah dihancurkan PT SAWA. Jadi bukan soal dana yang Rp15 miliar itu,” lanjut Tiko.

Ditambahkan oleh Sekertaris Adat, Benediktus Beng Lui bahwa pihaknya tetap meminta perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan dan lingkungan di sekitar desa. SK Bupati pada 2015 itu juga dianggap cacat formil. Tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

“Kami tetap menggugat agar batas wilayah desa yang sudah kami sepakati itu dikembalikan. Sebab kami melihat, Pemkab Kutim tidak memahami tuntutan kami,” pungkas Beng Lui. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.