Ari B
Penajam, helloborneo.com – Legislator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, KalimantanTimur, Syarifuddin HR menilai PPKM (penerapan kebijakan pembatasan masyarakat) yang diberlakukan kurang tepat.
“Seharusnya para pelaku UKM (usaha kecil menengah) diberi kelonggaran tidak diperketat” ujar anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu.
Pasalnya lanjut Syarifuddin HR di masa pandemic COVID-19 para pelaku UKM justru menjadi penopang utama perputaran ekonomi di daerah.
Seluruh pelaku UKM terutama di pasar tradisional tidak berjualan menurut politisi Partai Demokrat tersebut, maka bisa terjadi kelumpuhan ekonomi.
“Kami tetap berharap kebijakan PPKM Gubernur Kalimantan Timur, diterapkan tidak menyeluruh terutama bagi pedagang di pasar tradisional atau pedagang kaki lima,” ucap Syarifuddin HR.
“Ya silahkan ada instruksi Gubernur cuma jangan terlalu diperkatatlah, artinya bisa pilih-pilih,” tambahnya.
Pelaku UKM kata syarifuddin, yang sekarang ini mengendalikan ekonomi daerah, kalau tidak ada pelaku UKM tentu lumpuh total saat ini. (bp/hb)
