Kekerasaan Terhadap Anak dan Perempuan di Penajam Tergolong Tinggi

Ari B

Foto Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Fitriady.

Penajam, helloborneo.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyebutan kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah itu tergolong tinggi sejak tiga tahun terakhir.

“Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan tiga tahun terakhir masih tergolong tinggi,” ujar Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Fitriady ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Kamis.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2018 tercatat 15 kasus, naik menjadi 35 kasus pada 2019, dan 26 kasus pada 2020.

“Sepanjang 2021 terdata telah terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak lima kasus meliputi kejahatan seksual dan narkoba,” ucap Ahmad Fitriady.

“Kami berharap dibentuk UPTD (unit pengelola teknis daerah) khusus untuk menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu,” tambahnya.

Pembentukan UPTD khusus lanjut Ahmad Fitriady, melibatkan petugas gabungan seperti tenaga kesehatan dan penyuluh sebab kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih cukup tinggi.

Dalam unit pengelola teknis daerah khusus tersebut juga mengakomodir secara terpadu mulai unit TPA hingga rumah perlindungan terhadap korban kekerasan.

Kemudian penanganan psikologis terhadap korban kekerasan, serta harus ada petugas kesehatan yang memonitor secara langsung korban kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut.

Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Ahmad Fitriady, perlu membentuk unit pengelola teknis daerah khusus untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menjadi perhatian khusus karena bisa menjadi meluas kalau tidak ada pencegahan.

“Mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan harus dilakukan secara terpadu hingga desa dan kelurahan, karena jika hanya pemerintah kabupaten saja tidak maksimal,” kata Ahmad Fitriady.(bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.