Bupati Penajam Sebut Prevalansi Stunting Tinggi Perlu Diatasi Bersama

Bagus Purwa

BUPATI-AGM
Foto Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud.

Penajam, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud menyebutkan prevalansi atau jumlah kasus stunting masih tinggi perlu segera diatasi bersama bukan hanya dilakukan sektor kesehatan saja.

“Diharapkan komitmen bersama dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting atau anak tumbuh kerdil akibat kurang gizi,” ujar Bupati ketika dihubungi helloborneo.com di Penajam, Selasa.

Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa/kelurahan, individu, komunitas, perusahaan, lembaga swasta lanjut Abdul Gafur Mas’ud, harus bersinergi dalam penanggulangan stunting.

Penanganan dan pencegahan stunting tambah Bupati, tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi harus dilaksanakan bersinergi dengan sektor lain.

Tingkat keberhasilan program penanganan dan pencegahan kekerdilan anak akibat kurang gizi tersebut sangat dipengaruhi dukungan sektor non kesehatan sekitar 70 persen.

“Dukungan itu di antaranya melalui pembangunan sanitasi air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi, serta keterlibatan masyarakat,” jelas Abdul Gafur Mas’ud.

Perhatian kepada ibu hamil dan balita di bawah dua tahun melalui pemenuhan gizi menurut Bupati, perlu terus diupayakan, gizi tetap harus menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.

Seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) beserta pemangku kepentingan (stakeholder) harus melakukan inovasi pemenuhan gizi dalam kondisi pandemi COVID-19.

Sesuai strategi nasional dalam penanggulangan stunting ditetapkan lima pilar pencegahan yakni, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perilaku.

Kemudian konvergensi koordinasi dan konsolidasi program antara pemerintah pusat, daerah dan desa/kelurahan, ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi.

Persoalan stunting kata Abdul Gafur Mas’ud, menjadi agenda pembangunan nasional, Kabupaten Penajam Paser Utara salah satu kabupaten prioritas dari 100 kabupaten/kota. (adv/bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.