Paser, helloborneo.com – Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat yang menjadi korban penipuan arisan online maupun offline.
Rapat di ruang rapat Bappekat, pada hari Selasa (15/6) tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Paser, Hendrawan Putra dan dihadiri perwakilan dari polres paser.
“Kami berusaha membantu dan memfasilitasi keluhan masyarakat yang menjadi korban penipuan. Karena informasinya kasus ini sudah diadukan ke Polres Paser akhir tahun 2019 lalu, dan sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. kata Hendrawan kepada helloborneo.com.
Dalam rapat dengar pendapat, Hendrawan Putra mengatakan pihak kepolisian telah bersikap terbuka dalam menindaklanjuti kasus ini.
Namun dalam pengembangannya diakui masih menemui beberapa hambatan. Salah satunya, karena pihak terlapor sulit dihubungi dan menolak hadir untuk diklarifikasi.
“Terlapor ini sangat mobile. Artinya, kerap pindah satu tempat ke tempat lain,” kata Hendrawan, usai rapat dengar pendapat.
“Tapi pihak kepolisian tadi secara tegas menyatakan akan terus melanjutkan proses serta menginformasikan perkembangan terbaru. Kami yakin dan berpikir positif, nantinya ada jalan penyelesaian yang diharapkan”. tambahnya.
Hendrawan meminta kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan agar tidak berpikir negatif terkait kinerja kepolisian. Dan DPRD Paser siap mengawal kasus ini sampai tuntas karena diketahui jumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan cukup banyak, dan kerugiannya mencapai hampir Rp.1 Miliar.
“Ini juga menjadi pelajaran buat kita semua, kedepannya harus sangat berhati-hati sekali untuk mengikuti arisan online”. ujar Hendrawan. (adv/tb/hb)
