DPRD Balikpapan Soroti Aset Perumda Manuntung Sukses Yang Ada Di Sulsel

M Rizki

Foto Wakil Ketua Pansus Perumda DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid.

Balikpapan, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Balikpapan menyoroti aset Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses berupa tanah seluas satu hektare yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami soroti Perumda terkait kepemilikan aset tanah di Sulawesi Selatan yang sudah bertahun-tahun tidak dilakukan pembangunan,” ujar Wakil Ketua Pansus (panitia khusus) Perumda DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid ketika ditemui helloborneo.com di Balikpapan, Selasa.

Legislatif mempertanyakan, untuk apa Perumda Manuntung Sukses memiliki aset puluhan tahun di Sulawesi Selatan kalau tidak produktif hanya sebatas lahan kosong dan tidak memberikan kontribusi kepada Kota Balikpapan.

Pansus Perumda DPRD Kota Balikpapan melakukan pengusutan kepemilikan aset Perumda berupa tanah yang berada di Sulawesi Selatan tersebut sampai menemukan hasil yang dianggap menjadi persoalan.

“Aset berupa tanah yang dimiliki Perumda itu bukan berdasarkan bisnis tetapi utang piutang dengan seseorang (pribadi/personal),” ucap Syukri Wahid.

“Perumda meminjamkan uang kepada seseorang sekitar Rp700 juta, ketika ditagih orang itu tidak sanggup membayar sehingga tanah miliknya diberikan kepada Perumda sebagai jaminan,” jelasnya.

Syukri Wahid menilai Perumda dengan gampang memberikan pinjaman uang kepada personal, sedangkan uang daerah tersebut untuk kebutuhan Perumda bukan diperuntukan peminjaman.

Selama tiga bulan Pansus Perumda DPRD Kota Balikpapan melakukan pengusutan terhadap aset Perumda Manuntung Sukses dan saat ini dianggap telah rampung.

Proses selanjutnya menurut Syukri Wahid, akan melakukan paripurna ke delapan untuk melakukan audit kinerja dan audit keuangan kepada seluruh jajaran direksi Perumda hingga penyampaian rekomendasi kepada kepala daerah.

Rekomendasi juga berisikan melakukan rekturisasi atau perbaikan Dewan Pengawas Perumda Manuntung Sukses, yang selama ini kedua dewan pengawas adalah dari ASN (aparatur sipil negara).

“Sesuai Perda (peraturan daerah) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perumda Manuntung Sukses, itu menyalahi jika ASN diangkat menjadi pengawas Perumda,” tegas Syukri Wahid.

Pergantian direksi lanjut ia, memang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, namun jika di tengah jalan kepengurusan bisa terjadi pembekuan dan dilakukan pergantian direksi. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.