Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Warga Balikpapan Ditanggung APBD

Keterangan Pers

Foto Ruang Pelayanan BPJS Kesehatan.

Balikpapan, helloborneo.com – Iuran Badan Penyelenggara Jamina Sosial atau BPJS Kesehatan kelas III bagi warga Kota Balikpapan mulai Oktober 2021 ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD), kata Wali Kota setempat Rahmad Mas’ud.

“Sesuai komitmen dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah) 2021-2026 pemerintah kota laksanakan program JKN (jaminan kesehatan nasional),” ujar Rahmad Mas’ud dalam keterangan pers yang diterima helloborneo.com di Balikpapan, Selasa.

JKN tersebut bagi peserta PBI (penerima bantuan iuran), peserta BPU (bukan penerima upah) dan peserta BP (bukan pekerja) penerima manfaat pelayanan kelas III BPJS Kesehatan. Program itu sebagai upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan atau tercapainya jaminan kesehatan seluruh penduduk (universal health coverage) plus (melalui digitalisasi pendaftaran) di Kota Balikpapan.

Program yang bakal dilaksanakan pada Oktober 2021 tersebut, dengan persyaratan antara lain ber-
KTP/KK Kota Balikpapan, dan memenuhi kriteria sebagai peserta.

“Pemerintah kota membayar iuran peserta PBPU dan peserta BP sebesar Rp37.800 per orang per bulan,
yang didaftarkan pemerintah kota pada BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan kelas III,” jelas
Rahmad Mas’ud.

Periode Oktober hingga Desember 2021, jumlah peserta yang didaftarkan terdiri dari PBI 19.240 jiwa,
peserta BPJS kelas III aktif sebanyak 59.336 jiwa, dan peserta BPJS kelas III nonaktif atau menunggak
iuran 35.194 jiwa yang akan aktif per 1 Oktober 2021. Kemudian penduduk Kota Balikpapan yang belum memiliki jaminan kesehatan sebanyak 25.285 jiwa juga akan aktif per 1 Oktober 2021.

“Penduduk Kota Balikpapan lainnya yang belum terdaftar per 1 oktober 2021 dapat mendaftar ke Dinas
Sosial melalui kelurahan dengan membawa KTP dan KK,” ujar Rahmad Mas’ud.

Bagi peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP yang didaftarkan pemerintah kota,
namun tidak berkenan dapat mengajukan pengunduran diri.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Balikpapan, Sugiyanto mengungkapkan, pelaksanaan program
tersebut, jika nantinya ada masyarakat yang pindah kelas tidak menjadi masalah.

“Tetap yang berhak mendaftarkan dari pemerintah kota. Verifikasi dari pemerintah kota, kerja sama
juga dengan kami,” ucapnya.

“Bagi masyarakat yang turun kelas sekalipun, tidak serta-merta masuk di program ini. Masyarakat bisa
download Mobile JKN. Per 1 Oktober dilihat status. Segmennya apa. Jika tertulis PB APBD maka dijamin pemerintah kota. Tapi kalau tulisannya masih peserta Mandiri, maka masih membayar sendiri,” kata
Sugiyanto. (adv/diskominfo kota balikpapan/bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.