Luhut Sebut Kasus PCR Jadi Pelajaran, Kemandirian Farmasi Sebuah Keharusan

Tun MZ

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu pejabat Indonesia yang disebut dalam "Pandora Papers" (foto: dok)
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Ist)

Jakarta, helloborneo.com – Kesulitan pemerintah menangani pandemi terkait penyediaan vaksin dan alat kesehatan telah membentuk kesadaran baru. Indonesia harus membangun kemandirian industri farmasi yang lebih agresif. Berbagai insentif untuk sektor ini telah dan akan disediakan pemerintah.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong adanya reformasi sistem kesehatan Indonesia. Pandemi, kata dia, memberi pelajaran sangat berharga. Banyak negara membatasi ekspor obat, vaksin dan alat kesehatan. Situasi menjadi lebih buruk ketika India mengalami gelombang varian Delta dan China memusatkan vaksinasi di dalam negeri. Indonesia sulit memperoleh suplai vaksin, meski sudah ada perjanjian penjadwalan pengiriman vaksin.

Melihat pengalaman itulah, industri kesehatan dalam negeri mutlak dibangun. Jika pandemi terjadi lagi, pemerintah akan siap karena ada produksi dalam negeri.

“Kita mau industri itu ada di dalam negeri, jangan terjadi seperti kemarin, seperti kasus PCR kita tidak punya reagen-nya, tidak punya alatnya, atau sangat terbatas sehingga kita betul-betul kesulitan waktu itu,” ujar Luhut.

Luhut berbicara secara daring, dalam Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan. Forum diselenggarakan di Yogyakarta, Senin dan Selasa (8-9/11) dan mempertemukan seluruh pihak terkait. Tujuannya, meneguhkan komitmen menghapus ketergantungan Indonesia di bidang farmasi dari produk luar.

Produksi Obat COVID-19

Luhut mengaku bertemu dengan tiga perusahaan farmasi Amerika Serikat, yaitu Merck, Pfizer dan Johnson&Johnson, beberapa waktu lalu di New York.

“Kami mengundang mereka untuk berinvestasi di Indonesia dalam bidang farmasi, terutama obat dan vaksin, yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar di Indonesia. Dan itu mendapat respons yang baik, dan sekarang pembicaraan kita sudah pada tahap-tahap lanjut,” ujar Luhut.

Langkah ini dinilai strategis, antara lain karena Merck baru saja mengumumkan obat malnufiravir yang mengurangi risiko perawatan rumah sakit saat terinfeksi COVOD-19, sementara Pfizer memiliki vaksin dan obat COVID-19 bernama Paxloid yang mengurangi 89 persen risiko masuk rumah sakit untuk kelompok rentan.

Tim Kementerian Kesehatan dan Kemenkomarves tengah menindaklanjuti upaya ini. Merck, kata Luhut, telah merespons baik untuk memberikan lisensi produksi malnufiravir di Indonesia. Lisensi ini juga terbuka untuk produksi berbagai obat lain di dalam negeri.

“Selama ini kita kurang agresif untuk membuat pabrik atau industri itu dalam negeri. Pemerintah akan mendorong skema insentif yang lebih baik, untuk mendorong investasi di sektor farmasi,” tambah Luhut yang juga Ketua Umum Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

Sebagai penarik investasi, pemerintah akan memprioritaskan pembelian obat yang diproduksi di dalam negeri. Pemerintah juga berencana memberikan skema insentif, seperti tax holiday yang lebih menarik. Luhut juga mengatakan pemerintah akan menyediakankawasan industri khusus sektor farmasi untuk membentuk ekosistem produksi yang lebih baik.

Kemenkes Butuh Dukungan 

Berbicara di Yogyakarta, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui kondisi sektor kesehatan yang dikeluhkan Luhut.

“Ketergantungan bahan baku impor masih mendominasi, sembilan puluh persen dari jumlah Active Product Ingredients untuk semua produk farmasi lokal di Indonesia. Sembilan puluh persen masih impor,” kata Dante.

Data juga menunjukkan, belanja alat kesehatan 88 persen masih didominasi oleh produk impor. Di sisi lain, anggaran untuk penelitian dan pengembangan masih sangat kecil, yaitu 0,2 persen. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menganggarkan dana riset kesehatan 2,8 persen, sedangkan Singapura 1,9 persen. 

Pemerintah, kata Dante, akan meningkatkan kemandirian itu dengan dukungan sektor swasta dan perguruan tinggi.

“Industri farmasi besar di dunia menghabiskan 20 persen dari penjualan untuk riset dan pengembangan. Jumlah tersebut kalau ditotal, sama dengan APBN Indonesia. Kita tidak bisa memiliki anggaran sebanyak itu, jadi kita harus berstrategi, melakukan sinergi antara negara dan swasta,” papar Dante.

Dante juga memaparkan, 88 persen transaksi alat kesehatan masih dipenuhi dari impor. Padahal, evaluasi menunjukkan 31 persen dari 496 jenis alat kesehatan diproduksi di dalam negeri. Karena itulah, ke depan pemerintah akan memprioritaskan pembelian alat kesehatan yang memiliki kandungan lokal minimal 55 persen.

DPR Janjikan Regulasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pihaknya terus mendukung penguatan ketahanan dan kemandirian sektor kesehatan Indonesia.

“Kita dorong agar pemerintah benar-benar memprioritaskan dan mendorong betul program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2022, melalui transformasi sistem kesehatan. Benar-benar membangun ekosistem dan peta jalan yang realistis,” kata Melki.

Melki juga menjanjikan dukungan dari komisi lain, yang memiliki bidang kerja terkait, seperti Komisi VII, VI dan XI. Dukungan lintas komisi ini penting, karena mereka bekerja bersama badan riset, dan Kementerian Keuangan.

“Bahkan hari ini di DPR RI sedang berkembang pembahasan, apakah penting kita membuat Omnibus Law sektor kesehatan. Sebagaimana kita sudah punya Omnibus Law Cipta Kerja yang merangkum semua pihak dan regulasi,” kata Melki. 

DPR juga menjanjikan adanya regulasi yang memadai, untuk memperlancar upaya ini. Satu hal yang diharapkan adalah bukti bahwa pemerintah telah mampu memanfaatkan momentum pandemi saat ini untuk bergerak ke depan. (voa/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.