Delapan Kecamatan Di Banjar Masuk Dalam Kawasan Strategis Nasional 

Joko Sugiarto

Konsultasi Publik ke-2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkantoran Martapura. (Ist)
Konsultasi Publik ke-2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkantoran Martapura. (Ist)

Martapura, helloborneo.com – Sedidkitnya delapan wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Banjar masuk dalam Kawasan Strategis Nasional atau KSN Banjarbakula, kata Kepala Dinas PUPR setempat Ahmad Solhan.

Data tersebut disampaikan Ahmad Solhan Kamis, saat Kegiatan Konsultasi Publik ke-2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkantoran Martapura, Kabupaten Banjar, di Q Dafam Hotel Banjarbaru.

“Hasil deliniasi (pelingkupan) pada saat penentuan kawasan metropolitan Banjarbakula terbagi menjadi perkotaan inti dan perkotaan sekitarnya, perkotaan inti yaitu Banjarbaru dan Banjarmasin, perkotaan sekitarnya yaitu Martapura, Tanah Laut, Barito Kuala,” ujarnya ketika ditemui helloborneo.com.

Dealapan wilayah yang dimaksud adalah Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, Aluh-Aluh, Martapura, Martapura Timur, serta Kecamatan Martapura Barat.

Indikator dipilihnya delapan kecamatan di Kabupaten Banjar tersebut masuk dalam KSN Banjarbakula kata Ahmad Solhan, dikarenakan hasil deliniasi atau pelingkupan saat penentuan kawasan metropolitan.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW 2021-2041, Kecamatan Martapura telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sehingga diperlukan adanya RDTR.

“RTDR merupakan alat operasionalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam implementasi RTRW, yang dilengkapi dengan peraturan zonasi, sehingga dapat menjadi acuan dalam penataan ruang, terutama dalam proses perizinan dan kepastian investasi,” jelasnya.

RDTR Perkotaan Martapura akan menjadi instrumen dasar dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan membantu mempercepat perizinan bagi investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kegiatan konsultasi publik yang dgelar tersebut menuru dia, bertujuan untuk mengakomodir isu-isu strategis pengembangan kawasan perkotaan, terutama dalam penentuan rencana struktur ruang dan pola ruang di perkotaan Martapura.

“Dalam penyusunan RDTR, diharapkan dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, lakukan terobosan dalam pelaksanaan dan penataan pembangunan daerah yang solutif dan humanis,” ucapnya.

Oleh karena itu, masukan-masukan dari masing masing organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk para aparat desa/kelurahan, maupun stakeholder yang hadir dapat menjadi catatan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan penyusunan RDTR Perkotaan Martapura. (bp/ta)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.