Fraksi Rakyat-Jatam Kaltim Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Lubang Tambang

Davd Purba

Sempat dihalang-halangi, Fraksi Rakyat Kaltim saat aksi peringatan Hari HAM di depan Mapolda Kaltim (10/12).

Balikpapan, helloborneo.com – Fraksi Rakyat bersama Jatam Kalimantan Timur mendesak kepolisian daerah setempat untuk serius menangani sejumlah pelanggaran HAM (hak asasi manusia) di daerah itu, termasuk mengusut tuntas kasus lubang tambang.

Tuntutan tersebut disampaikan saat aksi yang digelar di depan Mapolda Kalimantan Timur pada Jumat, yang bertepatan dengan peringatan hari HAM.

Aksi dibarengi dengan pengaduan resmi kepada Polda Kalimantan Timut terkait pelanggaran HAM yang terjadi di daerah setempat, yaitu 40 orang yang tewas di lubang bekas tambang.

“Laporan sudah diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim. Semoga segera ada gelar perkara terhadap kasus yang kami laporkan itu,” Jelas Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang ketika ditemui helloborneo.com.

Massa aksi juga mempertanyakan penanganan kasus yang hingga kini tidak kunjung ada proses yang jelas. Pada November 2020, Jatam bersama kuasa hukumnya LBH Samarinda telah melaporkan dugaan tindak pidana jatuhnya korban sebanyak dua jiwa di lubang bekas tambang PT Sarana Daya Hutama.

“Hingga kini Jatam Kaltim tidak kunjung mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan dari kasusnya,” ujarnya.

Penindakan pelanggaran HAM atas kejahatan lubang bekas tambang di kaltim, nampak berjalan di tempat, dari 22 laporan sejak Juli 2019 hingga kini tidak satupun ada penetapan tersangka.

“Kami berharap ada progres dan kemajuan yang terbuka kepada publik, bagaimana penindakan serta penegakan hukum mengenai kejahatan lubang tambang yang sudah darurat di Kaltim,” ucapnya.

Catatan Fraksi Rakyat Kaltim menyebutkan, ancaman lubang bekas tambang masih menghantui, setidaknya saat ini ada sekitar 1.735 lubang bekas tambang di wilayah Kalimantan Timur.

“Di Kota Samarinda saja terdapat 349 lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi dan pemulihan, itu persoalan serius yang tidak mendapat perhatian serta tindakan dari pemerintah,” kata Pradarma Rupang.

Kejahatan atas pelanggaran HAM lainnya, yakni kasus pelecehan dan pemerkosaan terhadap perempuan menghadapi nasib yang sama. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di industri tambang, di lingkungan sekolah, kampus bahkan juga keluarga terdekat.

Upaya perlindungan oleh negara terhadap korban masih jauh dari harapan tegasnya, diharapkan Polda Kalimantan Timur lebih peka dan bertindak lebih profesional sesuai dengan slogannya, mengayomi dan melindungi masyarakat. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.