Pengentasan Desa Rawan Ketahanan Pangan Pekerjaan Rumah Kabupaten Paser

TB Sihombing

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Paser, Taharudin (TBS)

Paser, helloborneo.com – Pengentasan desa rawan ketahanan pangan menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Paser, kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura setempat Taharudin.

Diketahui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023 tanpa mengesampingkan prioritas lain, Pemerintah Kabupaten Paser tidak kalah fokus pada pengembangan industri pengolahan berbasis masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian.

Apalagi sektor pertanian begitu berpeluang karena memiliki kejelasan pangsa pasar. Ditargetkan ke depan menjadi penyuplai IKN Nusantara, sebab Kabupaten Paser salah satu daerah penyangga.

Namun jauh dari itu semua, pengentasan rawan ketahanan pangan menjadi pekerjaan rumah. Diketahui 35 dari 139 desa masuk kategori rawan pangan.

Dengan menjadi tema dalam RKPD, target pengentasan desa rawan ketahanan pangan menjadi 50 persen pada 2023. Mengingat sebelumnya menargetkan 7 persen setiap tahunnya. Capaian itu bisa tertolong dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021.

“Dalam pasal 5 poin tiga dalam perpres itu, dana desa (DD) yang diterima sedikitnya 20 persen dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan dan hewani,” ujar Kepala Taharudin dan kebijakan itu sangat membantu pemerintah daerah.

“Yang tadinya dana bersumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hanya 15 desa. Justru (Perpres) ini bisa semua desa,” ucapnya ketika ditemui helloborneo.com di Paser, Selasa.

Dengan diharuskan memanfaatkan DD 20 persen, sehingga 35 desa rawan ketahanan pangan dapat keluar dari kategori tersebut, sedangkan 104 desa lainnya bisa semakin meningkatkan ketahanan pangan.

Mengenai tersebut, ia bilang telah didiskusikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), termasuk disampaikan saat rapat koordinasi kecamatan yang dihadiri kepala desa.

“Peruntukkannya pengembangan budidaya sayur-sayuran, buah-buahan, ternak dan perikanan,” tambahnya.

Terlepas dari DD, tahun ini juga Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura mendapatkan bantuan anggaran pengembangan pertanian, baik bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Paser.

“Total 15 kelompok pertanian yang menerima. Rinciannya 12 dari APBN baik itu DAK (Dana Alokasi Khusus) dan 3 APBD. Sementara dari Pemprov Kaltim masih menyusun, kami berharap ada,” jelasnya.

Fokus RKPD 2023 disektor pertanian membuat program yang ada bakal lebih ditingkatkan. Dikarenakan akan semakin dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, di samping menyambut IKN sebagai penyangga harus siap.

Menurutnya, semua pihak atau instansi terkait harus saling bersinergi dalam pengentasan desa rawan ketahanan pangan. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Diperkirakan, Disperindagkop, Dinas Kesehatan dan PDAM untuk penyediaan air bersih. Serta kerja sama dengan lembaga yang ada di desa, seperti PKK, dasawisma, karang taruna dan kelompok wanita tani.

“Dari (Dinas) ketahanan pangan akan mencoba pengentasan kemiskinan melalui pengembangan pangan lestari itu, lumbung pangan, pengembangan toko mitra tani, dan mendorong produktivitas pertanian,” kata dia.

Saat ini kebutuhan pangan di Kabupaten Paser masih banyak disuplai dari luar Kaltim. Seperti Sulawesi, Jawa dan Kalimantan Selatan. Dengan dibahas secara detail dalam RKPD diharapkan nantinya dapat lebih mandiri.

Sementara sebagai penyangga IKN dan mengandalkan sektor pertanian, namun di sisi lain masih banyak desa yang rawan ketahanan pangan akankah produksinya mencakup IKN Nusantara.

Ditegaskannya jika hal itu secara bertahap, mulai peningkatan infrastruktur, irigasi sawah hingga lumbung pangan. “Kalau bisa Kabupaten Paser ini dari sisi penyediaan beras dan bawang merah sebagai komoditas yang diharapkan dari penyangga IKN,” ucapTaharudin. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.