Roy MS
Balikpapan, helloborneo.com – Sebagian operator feri mengakui, aktivitas pengiriman sapi menuju kota Balikpapan, Kalimantan Timur belum terpengaruh kebijakan penutupan jalur distribusi oleh Pemerintah yang dilakukan sebagai buntut merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Salah satunya diungkap oleh Kepala Cabang Dharma Lautan Utama (DLU) Balikpapan, Saleh saat dikonfirmasi media ini, Jumat (13/5).
Sebagai operator penyeberangan yang sering melayani pemasokan sapi dari wilayah Sulawesi menuju Kota Balikpapan, DLU menyatakan jumlah permintaan pengiriman biasanya menunjukan peningkatan drastis saat menjelang hari raya Idul Adha.
“Jadi bukan karena adanya regulasi (penyetopan distribusi sapi), tapi memang permintaan baik dari konsumen di Balikpapan maupun peternak di Pare Pare itu belum ada. Biasanya meningkat dua minggu sebelum Idul Adha,” ungkapnya melalui sambungan telepon.
Saat mendekati Idul Adha, jumlah pengiriman sapi dari Sulawesi menuju Balikpapan rata-rata mencapai 200 ekor per keberangkatan. Jadwal pemberangkatan berlangsung dua hari sekali dalam seminggu. Di luar itu, volume pengiriman sapi hanya berkisar antara 20-25 ekor per keberangkatan.
Diketahui, ada beberapa pintu masuk distribusi sapi melalui jalur laut ke Kota Balikpapan. Ternak sapi dari Sulawesi dikirim melalui pelabuhan di Pare-Pare, sedangkan sapi dari wilayah Jawa, umumnya dikirimkan melalui Surabaya, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terkait prosedur pengiriman sapi melalui jalur laut, Saleh menerangkan, pemasok atau petani harus terlebih dahulu mengantongi surat kesehatan dari pihak karantina setempat. Biasanya, sapi-sapi yang akan didistribusikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh karantina.
“Jadi kalau tidak ada dokumen-dokumen itu kami tidak bisa membawanya ke pelabuhan tujuan. Di Pelabuhan tujuan ada lagi pemeriksaan, teman-teman karantina juga stanby di pelabuhan kan. Paling tidak memeriksa keabsahaan dokumennya,” jelasnya.
Lebih lanjut Saleh menyatakan, pihaknya belum menentukan langkah-langkah untuk menyikapi kebijakan penutupan jalur distribusi sapi. Sejauh ini DLU belum mendapat informasi mengenai adanya kebijakan tersebut.
Menurutnya, hal tersebut perlu pula untuk disosialisasikan kepada pihaknya sebagai upaya antisipasi menekan potensi penyebaran penyakit yang disebut berisiko kematian bagi hewan ternak.
“Kalau kami berharap ada sosialisasi dari pemerintah supaya kami bisa berkoordinasi dengan peternak di daerah asal. Khawatirnya, kalau sudah terlanjur dikirim sampai di sini kan repot nanti,” (yor)
Baca juga:
