Kantor DPRD Kabupaten PPU. (ESY)

Anggota DPRD Penajam Persoalkan Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe

ES Yulianto

Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syahruddin M Noor (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syahruddin M Noor mempersoalkan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dengan anggaran ratusan miliar rupiah yang hingga kini tidak kunjung tuntas.

“Bendungan Lawe-Lawe harus segera diselesaikan karena sudah habiskan ratusan miliar rupiah, tapi belum bisa dimanfaatkan karena pembangunannya belum tuntas,” ujar politsi Partai Demokrat tersebut dalam RDP (rapat dengar pendapat) yang dihadiri helloborneo.com di Penajam, Selasa.

“Pemerintah kabupaten juga harus menyelesaikan permasalahan lahan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe,” tambahnya.

Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Danum Taka diminta untuk turut proaktif bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menyelesaikan permasalahan lahan Bendungan Lawe-Lawe.

“Perumda Air Minum Danum Taka jangan hanya berpikir sebagai operator saja, tetapi juga harus aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk masalah lahan,” tegas Syahruddin M Noor.

Berdasarkan laman resmi dari Layanan Pengadaan Secara Ekonomi (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara tender selesai untuk Bendungan Lawe-lawe telah menghabiskan anggaran sekitar Rp187 miliar pada 2014 dan 2015.

Selain telah menelan biaya ratusan miliar, pembangunan Bendungan Lawe-Lawe juga berada di atas lahan milik PT Pertamina (Persero) seluas 200 hektare.

RDP yang digelar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (17/5) (ESY)

Lahan milik PT Pertamina (Persero) digunakan untuk pembangunan Bendung Lawe-Lawe dengan status tanah pinjam pakai, dan masa pinjam pakai telah berakhir belum pernah diperpanjang.

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan RDP bersama Dinas PUPR, Perumda Air Minum Danum Taka, serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, Riviana Noor juga mengakui, Bendungan Lawe-Lawe telah menghabiskan anggaran pemerintah kabupaten ratusan miliar rupiah dan belum rampung.

Pembangunan lanjutan Bendungan Lawe-Lawe masih membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar menurut dia, pemerintah kabupaten telah mengajukan proposal bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan bendungan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana melakukan pertemuan dengan PT Pertamina (Persero) pada 24 Mei 2022, untuk memperpanjang masa pinjam pakai tanah perusahaan plat merah tersebut yang digunakan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe.

“Masih ada beberapa yang belum selesai dikerjakan yakni timbunan, peninggian tubuh bendungan dan pintu air, sehingga belum bisa dimaksimalkan,” jelas dia.

“Kami sidah komunikasi dengan bagian aset Pertamina untuk kesepakatan perpanjangan pinjam pakai lahan, dan Pertamina pun menyambut baik permohonan perpanjangan pinjam pakai lahan itu,” kata Riviana Noor. (adv/bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.