Kabupaten Paser Tingkatkan PAD Dengan Tambah Alat Perekam Transaksi

TB Sihombing

Kepala Bapenda Kabupaten Paser (TBS)

Paser, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Paser berupaya meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dengan menambah pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) di sejumlah objek wajib pajak di daerah itu.

“Kami pasang alat perekam transaksi untuk tingkatkan PAD seperti di hotel, restoran dan rumah makan,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser, Abdul Basyid ketika ditemui helloborneo.com di Paser, Senin.

Alat yang digunakan untuk merekam catatan transaksi tersebut sebelumnya telah terpasang sedikitnya dua unit, masing-masing di hotel dan restoran, dan pada tahun ini (2022) pemasangan ditambah 15 unit, sehingga menjadi 17 unit.

Pemasangan tapping box itu untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari objek wajib pajak serta transparansi transaksi.

“Kami lakukan pemasangan alat perekam transaksi pada enam hotel serta sembilan restoran dan rumah makan,” ucapnya.

Unit tapping box tersebut bersumber dari BPD Kaltimtara lanjut dia, hasil kerja sama dengan pemerintah kabupaten, dan pemasangannya mayoritas tersebar di Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Kuaro.

“16 unit dipasang di Kecamatan Tanah Grogot dan 1 unit dipasang di Kecamatan Kuaro, serta pemasangannya di tempat usaha yang prioritas,” tambahnya.

Dengan adanya transparansi transaksi diyakini akan berdampak pada peningkatan PAD Kabupaten Paser karena sistem tersebut dapat dipantau secara langsung oleh petugas, sehingga pendapatan dari usaha diketahui secara langsung.

“Jadi kami juga bisa melihat transaksi di unit usaha melalui alat itu. Sehingga bisa dihitung berapa pajak yang akan diterima setiap bulan sebagai pendapatan daerah,” ungkapnya.

Pajak sektor usaha hotel, rumah makan dan restoran di Kabupaten Paser sebesar 10 persen jelas dia, penerimaannya berdasarkan laporan dari wajib pajak ke BPD Kaltimtara sebagai pemegang rekening kas daerah.

Diharapkan penambahan tapping box agar kembali dilakukan untuk mencakup unit usaha yang berada di kecamatan lainnya, yang dipastikan akan berdampak pada peningkatan PAD yang bersumber dari pajak.

“Kami berharap tiap tahun ada penambahan unit seperti daerah lain yang sudah menerapkan,” kata Abdul Basyid. (adv/bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.