ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kembali berupaya pembangunan bendungan telake yang berada di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal tersebut ditunjukan dengan surat yang dilayangkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)
Nicko Herlambang, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan pihaknya kembali menyusun surat untuk Kementerian PUPR hingga tembusan ke Badan Pembangunan Nasional (Bapenas) sampai tembusan ke tingkat provinsi dan Badan Wilayah Sungai (BWS) IV.
“Kita lagi menyusun surat untuk ke kementerian pupr dengan tembusan ke teman-teman bapenas, pemeritnah ditingkat provinsi dan Badan Wilayah Sungai hingga ke DRP RI,” kata Nicko Herlambang.
Dalam surat tersebut pemerintah daerah minta untuk pembangunan Bendungan Telake dilanjutkan meski sempat terhenti pada tahun 2021 lalu.
Niatan tersebut dilontarkan karena sosialisasi pengadaan tanah telah terima masyarakat di Kecamatan Babulu. Tentu hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat terdampak sehingga masyarakat pun menuntut agar bendungan diselesaikan.
“Bahwa kita meminta agar bendungan telake menjadi proyek yang dilanjutkan karena seyogyanya tahun 2021 harusnya sudah tuntas. Tapi tahun 2021 tiba-tiba anggarannya dialihkan. Intinya anggaran disetop, pembebasan tidak selesai, anggaran fisiknya dicabut. Padahal saat itu masyarakat sudah mendapat sosialisasi pengadaan tanah yang respon dari masyarakat yakni mendukung dan minta agar segera bisa diselesaikan,” jelasnya.
Dengan adanya jawaban dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR akan membuat masyarakat mendapatkan kepastian. Sehingga tanah yang terdampak tidak mengalami peningkatan pembangunan karena dikhawatirkan akan menambah beban anggaran.
“Kalau ini bisa dianggarkan segera otomatis masyarakat dapat kepastian soal lahan tadi. Otomatis tidak ada bangunan baru dari lahan yang sudah disosialisasikan. Selain itu juga harga pasti berubah dampak dari Ibu Kota Nusantara otomatis harga tanah yang dibebaskan akan naik,” tutur Nicko Herlambang.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap besar atas pembangunan bendungan tersebut. Pasalnya menghadapi perpindaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara dicanangkan menjadi lumbuk pangan IKN
“Kita minta ini segera dianggarkan, dijadikan perhatian bersama karena kita ini disebut-sebut sebagai lumbung pangan. Sudah dua kali ini lumbung pangan kalimatan timur sekarang lumbung pangan nusantara juga,” jelasnya.
Hadirnya bendungan tersebut bisa meningkatkan produktifitas hasil pertanian dari biasanya 1 tahun sekali panen nantinya bisa hingga 3 kali panen. Selain itu juga melihat telah geografis bendungan akan ada 11 desa terdampak di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam paser Utara.
“Tanpa ada bendungan yang dibangun disana otomatis untuk panen 2 – 3 kali setahun tidak bisa. Bisa mencukupi kebutuhan pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Paling banyak di Kabupaten Penajam Paser Utara ada 11 desa di Kecamatan Babulu. Kalau itu bisa terealisasi otomatis bisa menjadi swasembadaya pangan untuk Ibu Kota Nusantara itu intinya,” pungkasnya. (log)
