Disdikpora PPU Tetap Prioritaskan Program Seragam Sekolah Gratis Tahun 2023

ES Yulianto

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Alimuddin. (Ist)
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Alimuddin. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Kebutuhan anggaran program seragam sekolah gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2023 belum bisa diperkirakan. Pasalnya program seragam sekolah gratis hanya diperuntukan melalui data masyarakat tidak mampu.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Alimuddin mengatakan bahwa program seragam sekolah gratis tetap menjadi program prioritas pemerintah daerah. Sehingga alokasi anggaran untuk program tersebut akan terus ada.

“Sampai hari ini menjadi program prioritas pemerintah daerah sehingga pengalokasian anggaran kita untuk tahun depan juga masih ada,” kata Alimuddin saat ditemui, Kamis, (7/9)

Tahun 2023 penerima manfaat program akan mengikuti standar pelayanan minimal. Dimana dalam hal pemberian bantuan hanya diperuntukan bagi masyarakat kategori tidak mampu.

“Kita mengikuti ketentuan di standar pelayanan minimal itu. pemberian bantuan dapat di berikan kepada masyarakat yang kategori tidak mampu,” ujarnya.

Sasaran penerima bantuan tersebut secara adaptif menyesuaikan beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kita tidak bisa memberikan secara keseluruhan memberlakukan secara sama dan tentu kita juga sangat adaptif menyesuaikan dengan apa yang menjadi catatan BPK selama ini ya,” ucap Alimuddin.

Adapun catatanya sebagian yakni tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu hanya 40 persen. Meski pemberian bantuan tersebut dirasakan oleh masyarakat banyak di Kabupaten PPU

“Katakanlah bahwa dikaitkan dengan masyarakat tidak mampu 40 persen yang tepat sasaran namun pada kenyataannya semuanya kita berikan masyarakat kita,” jelasnya.

Sedangkan untuk kebutuhan anggaran program seragam sekolah tahun 2023 masih belum terhitung. Pasalnya mengacu pada aturan yang ada agar penerima manfaat hanya warga tidak mampu.

Berdasarkan data terakhir melalui jalur afirmasi atau masyarakat tidak mampu tahun 2022 tidak lebih dari 400 siswa. Namun data tersebut pun pada tahun 2023 harus kembali menyelaraskan dengan Dinas Sosial Kabupaten PPU.

“Kalau hanya masyarakat tidak mampu fleksibel jumlahnya. Kalau jumlah kita tahun ini yang mendaftar pada jalur afirmasi, jalur afirmasi itu identik jalur tidak mampu tidak sampai 400 siswa. Tetapi kita akan tunggu data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten PPU,” pungkasnya. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.