Pemprov Kaltim Dinilai Lamban, DPD GMNI Kaltim Akan Laporkan Kasus 21 IUP Palsu

David Purba

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD GMNI Kaltim, Yosep Wahyudi Sitanggang. (Ist)
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD GMNI Kaltim, Yosep Wahyudi Sitanggang. (Ist)

Balikpapan, helloborneo.com – Dugaan Izin Usaha (IUP) palsu yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu, hingga kini tak kunjung tuntas diselesaikan. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Timur geram lambatnya tindakan yang dilakukan Pemprov Kaltim menuntaskan kasus tersebut.

Mereka menganggap bahwa kasus ini seharusnya telah mendapatkan titik terang yang dapat menenangkan masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD GMNI Kaltim, Yosep Wahyudi Sitanggang menilai bahwa hal ini tentu saja menginjak-injak harga diri masyarakat Kalimantan Timur. Dengan lambatnya sikap yang diambil Pemprov Kaltim dinilai menimbulkan banyak tanda tanya atas 21 IUP Palsu.

“Kami kecewa atas lambatnya gerakan Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan kasus IUP palsu ini, melalui media kami membaca Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dari media sejak Maret dan Mei dan mengumpulkan data. Seharusnyakan sekarang sudah ada titik terang. Dari Maret hingga bulan ini seharusnya sudah 6 bulan. Tapi hasilnya apa? Kasus ini lewat begitu saja. Seperti tidak terjadi apa-apa,” ucapnya.

Yosep menambahkan jika menurut Wagub kasus ini tidak ada kerugian karena tidak ada kerugian materil, tentu saja ini keliru. Menurut kami kasus ini sangat menginjak-injak kedaulatan dan harga diri masyarakat Kaltim. Dan dengan lambatnya sikap yang di ambil Pemprov Kaltim menyelesaikan kasus ini. Tentu saja sangat wajar jika kami menduga bahwa ada keterlibatan Pemprov Kaltim dalam kasus 21 IUP palsu ini.

Dirinya juga menambahkan bahwa GMNI kalimantan Timur minggu depan akan memasukkan laporan tentang kasus ini kepada Polda Kalimantan Timur.

“Melihat lambatnya respon dari Pemprov, kami DPD GMNI Se-Kalimantan Timur akan datang minggu depan ke Polda Kaltim memasukkan laporan agar kasus ini cepat selesai dan bisa mengetahui siapa dalang di balik kasus ini,” tandasnya.

Data yang diperoleh, IUP diduga palsu ada sebanyak 21 perusahaan yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.