Mendikbud Klaim 10,2 Juta Pengguna Pakai Platform Pendidikan

Ilustrasi - Murid-murid SD di desa bukit Temulawak, Yogyakarta, sedang belajar secara online menggunakan ponsel pintar, 8 Mei 2020. (Foto: AFP)
Ilustrasi – Murid-murid SD di desa bukit Temulawak, Yogyakarta, sedang belajar secara online menggunakan ponsel pintar, 8 Mei 2020. (Foto: AFP)

Jakarta, helloborneo.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan pemerintah telah memberikan bantuan satu juta perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung program digitalisasi di sekolah. Bantuan TIK ini telah diterima lebih dari 70 ribu sekolah sepanjang 2020-2022. Adapun jumlah pengguna platform digital terkait pendidikan telah mencapai 10,2 juta pengguna hingga tahun ini.

“Contohnya aplikasi guru yang bernama Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang sudah digunakan 141 ribu sekolah yang secara mandiri mengimplementasikan kurikulum merdeka,” tutur Nadiem di Gedung DPR, Jakarta.

Nadiem menjelaskan platform digital tersebut berguna untuk membantu proses belajar mengajar seperti Platform Kampus Merdeka yang dapat digunakan untuk mengunduh perangkat ajar. Selain itu, aplikasi pendidikan diharapkan dapat mendorong transparansi penggunaan anggaran pendidikan. Semisal aplikasi ARKAS yang dapat mendorong transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Termasuk juga meningkatkan partisipasi komunikasi insan pendidikan berkaitan dengan BOS.

“Dan Rp51,67 triliun potensi anggaran BOS Tahun Anggaran 2022 tercatat pada ARKAS secara transparan,” jelasnya.

Pemerintah juga berharap platform digital pendidikan ini dapat memudahkan satuan pendidikan di berbagai wilayah untuk mengakses produk dan jasa pendidikan. Sebab, terdapat 11 juta produk dan 84 ribu penyedia barang jasa yang terhubung dengan platform pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Gerindra Nuroji mengapresiasi capaian digitalisasi di bidang pendidikan. Menurutnya, transformasi pendidikan memang harus dimulai dari infrastruktur TIK. Namun, menurutnya pemerintah belum memberikan data yang utuh terkait perkembangan digitalisasi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, yang disampaikan Nadiem hanya pada periode 2020-2022.

“Data sekolah yang sudah siap TIK untuk transformasi digital berapa. Ada 400 ribu sekolah ini berapa persen,” ucap Nuroji.

Menurut Nuroji, data utuh tersebut penting untuk mengetahui berapa lama target transformasi digital di sektor pendidikan dapat dilakukan. Utamanya, jika dikaitkan dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk transformasi digital ini.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Golkar, Ferdiansyah secara umum meminta Menteri Nadiem tidak hanya menyampaikan angka-angka pencapaian program kementerian. Namun, ia meminta kementerian untuk mengevaluasi manfaat program tersebut kepada masyarakat.

“Efektivitasnya seperti apa. Kalau angka hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pertanyaan kami, dirasakan rakyat atau tidak. Percuma kalau tidak dirasakan, karena ini adalah APBN,” ujar Ferdiansyah.

Ia juga mengkritik penyampaian capaian kementerian yang telah mengangkat 327 ribu guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari intervensi Komisi X DPR.

“Kami mencatat ada 39 kali rapat khusus membahas PPPK mulai dari 28 Januari 2020 hingga 3 November 2020,” tambahnya. (voa/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.