DPRD PPU Dukung Rencana Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Balang 

Tun MZ

Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syamsuddin Ali.

Penajam, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syamsudin Alie mendukung rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun duplikasi bentang pendek Jembatan Pulau Balang sebagai akses pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Pembangunan kembaran bentang pendek Jembatan Pulau Balang karena jembatan yang ada saat ini, ruasnya tidak memadai arus lalu lintas apabila IKN Nusantara.

“Kami mendukung penuh rencana pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang itu,” kata Syamsudin Alie.

Presiden Joko Widodo dengan latar jembatan Pulau Balang. (Ist)
Presiden Joko Widodo dengan latar jembatan Pulau Balang. (Ist)

Saat ini rencana pembangunan duplikasi bentang pendek Jembatan Pulau Balang memasuki tahapan perencanaan di Kementerian PUPR. Anggaran perencanaannya yang dialokasikan sebesar Rp2,1 miliar. Sedangkan anggaran pembangunan fisiknya direncanakan Rp331,88 miliar bersumber dari APBN. 

Guna menyambut hal itu Pemkab PPU telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan duplikasi bentang pendek Jembatan Pulau Balang. SK Penlok tersebut telah diserahkan ke Kementerian PUPR. Rencananya, pembangunan fisik jembatan berlokasi di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam akan dimulai tahun depan. 

Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang di PPU.

Syamsudin Alie menambahkan, proses pembangunan jembatan melintasi Teluk Balikpapan itu harus memperhatikan dampak lingkungan. Sebab, Teluk Balikpapan salah satu  rumah bagi Pesut selain Sungai Mahakam. Hewan jenis mamalia itu kerap kali ditemukan di perairan Teluk Balikpapan. 

“Nantinya jangan sampai pembangunan infrastruktur ini mengganggu ekosistem yang ada di sana. Kalau di sana ada mangrove yang kena pembangunan, minimal diganti di lokasi yang lain. Jadi, ekosistem tetap berkesinambungan,” jelasnya. 

Ia mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Termasuk istana negara telah melalui proses tahapan lelang di Kementerian PUPR dan segera dibangun. 

Seperti diketahui Pemerintah pusat merancang ibu kota yang baru dengan konsep kota hutan yang modern. Pembangunan IKN diharapkan tidak meninggalkan kearifan lokal. Terutama gedung modern yang dibangun di IKN harus dikombinasikan dengan ornamen lokal.

Hal tersebut bisa dijadikan salah satu identitas ibu kota negara yang baru seperti budaya Betawi di DKI Jakarta. 

“Sangat berharap ada ikon-ikon lokal yang dimunculkan supaya anak cucu kita nanti tidak lupa dengan budaya lokal,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.