Pemprov Kaltim Target APBD Perubahan 2023 Mencapai Rp20 Triliun

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. (Dok)

Samarinda, helloborneo.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) Murni Tahun Anggaran 2023, telah disetujui sebesar Rp 17,2 triliun. Pemerintah Provinsi menarget, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 bisa menembus angka Rp 20 triliun. 

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menjelaskan, tambahan sebesar Rp 3 triliun pada APBD-P itu dimungkinkan dari dana perimbangan pusat. Terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dan kompensasi Dana Emisi Karbon yang dijanjikan pemerintah pusat akan terealisasi pada tahun 2023. 

“Masuknya DBH Kelapa Sawit dan beberapa tambahan lainnya maka insha allah pada 2023 nanti APBD-P Kaltim diperkirakan totalnya bisa mencapai Rp 20 triliun,” kata Hadi.

Menurut Hadi, ABPD Murni Kaltim Tahun 2023 sebesar Rp 17,2 triliun dan APBD-P yang ditarget sebesar Rp 20 triliun, merupakan capaian APBD tertinggi sepanjang sejarah Benua Etam. Angka APBD-P sebesar Rp 20 triliun, bahkan diperkirakan bisa lebih tinggi lagi. 

“Kalau dana kompensasi emisi karbon sebesar 120 Juta US Dollar tidak dibagi tiga dengan Kementerian Keuangan dan KLHK, Kaltim bisa lebih besar lagi APBD-nya. Karena Kaltim adalah satu-satunya provinsi yang mendapat kompensasi emisi karbon,” paparnya.

Hadi menyebut, meski nilai APBD sebesar Rp 20 triliun terdegar fantastis,  namun jika dibandingkan dengan luas wilayah Kaltim yang setara Pulau Jawa, angka itu tidak cukup untuk membangun seluruh wilayah Kaltim. 

Dengan ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Pemprov Kaltim  berharap APBN bisa dialokasikan ke Kaltim dengan porsi yang lebih besar.  

“Selama ini, sekitar 60 persen APBN digunakan membangun pulau Jawa, 20 persen ke Sumatera dan sisanya 20 persen dibagi ke Indonesia Timur, termasuk Kaltim. Kita berharap dengan IKN di Kaltim porsi APBN nanti lebih merata, pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris,” ujar mantan legislator Senayan ini. 

Dengan begitu, ketimpangan pembangunan antara Kalimantan dan Jawa dapat teratasi dengan share dana yang lebih besar dari pusat. (kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.