ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk tidak mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pokok Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dikatakan oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Thohiron bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus berharap dari DBH. Menurutnya nilai DBH akan mengalami penurunan disetiap tahunnya.
“Sampai kapan kita berharap DBH karena semakin tahun semakin berkurang sumber pendapatan dari DBH,” kata Thohiron, Senin (26/12).
Untuk beberapa tahun, Thohiron tak menampik bahwa DBH tetap bisa menjadi andalan, namun tak bisa menjadi andalan yang utama.
“Mungkin tahun ini atau tahun depan masih bisa diharapkan tetapi tidak bisa selamanya,” jelasnya
Pemerintah daerah pun dituntut harus bisa berinovasi. Inovasi yang dilakukan guna meningkatkan pendapatan PAD diluar dari DBH.
“Maka pemerintah harus mencari sumber yang baru untuk meningkatkan PAD kita,” ucapnya.
Banyak potensi sumber PAD yang selama ini belum optimal. Beberapa sektor yang perlu penanganan maksimal yakni Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar, kemudian Perusahaan Umum Daerah hingga pengelolaan objek wisata yang bisa meningkatkan PAD.
“Optimalisasi BUMD, kemudian pasar harus mempunyai kontribusi riil terhadap PAD, termasuk perumda yang ada di optimalkan untuk menyumbangkan PAD, serta pengelolaan objek wisata,” tuturnya.
Thohiron berpendapat bahwa pemerintah daerah saat ini memiliki anggaran yang cukup besar. Pengelolaan anggaran pun harus secara baik untuk mencapai kata Kabupaten Mandiri.
“Kalau punya uang anggaran lebih pakai sekiranya untuk meningkatkan PAD dalam rangka investasi kedepan. Itu yang dimaksud mandiri,” pungkasnya. (log)
