Tana Paser, helloborneo.com – Guna mengoptimalkan fisik pendidikan di Kabupaten Paser, DPRD Paser gelar rapat dengar pendapat gabungan komisi terkait infrastruktur pendidikan di Kabupaten Paser.
Rapat gabungan komisi dipimpin Wakil Ketua Fadli Imawan, Wakil Ketua Abdulah serta ketua komisi dan anggota, dihadiri Kadis Pendidikan dan Kebudayaan M Yunus dan Kepala Bappedalitbag Isnaini dan jajarannya.
Dari rapat gabungan ini diketahui ternyata tahun 2023 ini alokasi anggaran untuk insfratruktur fisik pendidikan di Kabupaten Paser hanya sebesar Rp750 juta dari usulan Rp18 miliar.
Meskipun saat itu Kadis Pendidikan dan Ketua Bappedalitbag berdalih tahun ini ada pembangunan insfratruktur melalui dana alokasi khusus di 10 sekolah sebesar Rp10 miliar, ternyata dari data tak satupun ada pembangunan ruang belajar.
Kecilnya anggaran fisik ini langsung mengundang reaksi anggota DPRD, diantaranya Ketua Komisi DPRD yang membidangi Pendidikan Ihwan Antasari.
“Dari 10 alokasi sekokah dari dana DAK, tak satupun ada pembangunan ruang belajar. Sementara, hingga saat ini masih cukup banyak gedung sekolah kita yang fisiknya sudah tidak layak untuk digunakan dan termasuk ada sekolah yang digunakan belajar tiga sift di Batu Engau,” katanya.
Sebelumnya, Kadis Disdik Yunus mengakui dari data pembenahan inspratruktur pendidikan di Kabupaten Paser diperlukan anggaran kurang lebih Rp400 miliar, dan dari 86 sekolah yang perlu mendapat penanganan, sebanyak 30 sekolah dalam kondisi rusak parah.
Sementara Ketua Bappedalitbag Isnaini mengaku tahun 2023 difokuskan pembangunan inspratruktur jalan dan termasuk program peningkatan ekonomi kreatif, dan sektor pendidikan dan kesehatan sesuai RPJMD di tahun 2025.
Meskipun penurunan anggaran fisik dinas pendidikan sempat ditanyakan sejumlah anggota apakah dari program penggadaan laptop untuk guru dan termasuk gaji guru honor dan P3K, namun DPRD menegaskan pembangunan sarana fisik pendidikan saat ini harus menjadi perhatian serius dan prioritas Pemkab Paser.
“Setiap kita kunjungan, kepala desa dan para guru selalu mengeluhkan fisik sekolah yang sudah tidak layak, dan ini belum termasuk terbatasnya ruang belajar,” kata sejumlah anggota DPRD.
Karena itu, salah satu anggota menegaskan, anggaran fisik pendidikan yang mengalami penurunan cukup besar menggambarkan usulan prioritas di Musrebang tidak pernah direalisasikan. Artinya ini melanggar aturan.
“Urusan wajibnya jangan diabaikan. Saat ini kondisi fisik pendidikan kita sangat memprihatinkan. Bahkan, ada usulan dua tahun tidak pernah masuk-masuk, sementara kebutuhannya sangat mendesak,” tegasnya.
Sebelumnya pimpinan rapat Fadli Imawan menegaskan, salah tugas DPRD adalah memajukan sektor pendidikan. Karena itu rapat gabungan komisi dengan OPD terkait ini dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, fasilitasi dan kualitas pendidikan di kabupaten Paser.
“Karena itu rapat selanjutnya dengan tim penggelolaan anggaran daerah. Tahun 2024 fisik, fasilitas dan kualitas pendidikan harus ditingkatkan,” katanya. (log)
