Bagus Purwa
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara, menyiapkan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di daerah berjuluk Benuo Taka itu.
Pemerintah kabupaten menanggung biaya pilkada, jelas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara Agus Dahlan di Penajam, mulai dari tahapan hingga pelaksanaan, serta biaya keamanan.
Dana untuk pilkada untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lanjut dia, akan diakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 kabupaten.
Selebihnya bakal diakomodir pada APBD 2024 Kabupaten Penanam Paser Utara, dam untuk tahap pertama akan dicairkan pada APBD Perubahan 2023 sebesar 40 persen.
Rincian anggaran yang dicairkan dari APBD Perubahan 2023 itu untuk KPU sekitar Rp9,2 miliar, dan Bawaslu berkisar Rp3,9 miliar.
Sedangkan pada APBD 2024 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyiapkan anggaran seluruh kebutuhan pilkada untuk KPU berkisar Rp13,8 miliar, dan Bawaslu sekitar Rp5,9 miliar.
Sehingga total anggaran yang disiapkan pemerintah kabupaten bagi kedua penyelenggara pemilihan umum (pemilu) itu lebih kurang Rp42 miliar, kata dia, pada APBD Perubahan 2023 sekitar Rp13,9 miliar, dan pada APBD 2024 berkisar Rp29 miliar.
Kemudian anggaran pengaman pilkada, lanjut Agus Dahlan, yang disiapkan untuk Kepolisian Resor (Polres) berkisar Rp4,1 miliar, dan Komando Distrik Militer (Kodim) sekitar Rp2,1 miliar.
Anggaran tersebut merupakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diberikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Kedua penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu bersama pemerintah kabupaten telah menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan pilkada.
NPHD itu merupakan bentuk bantuan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk kepentingan Pilkada 2024. (adv/log)
