Makmur Marbun Minta Kekosongan LPG 3 Kg Segera Diselesaikan

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun. (Ist)
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Terjadinya kelangkaan tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akhir-akhir ini menjadi kelurahan terbanyak di lingkungan masyarakat.

Menyikapi persoalan ini, Penjabat Bupati Kabupaten PPU, Makmur Marbun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan LPG di wilayah itu, Minggu, (7/1/2024) pagi.

Tujuan sidak tersebut guna memastikan bahwa agen dan pangkalan tidak melakukan penimbunan, dan juga memastikan ketersediaan gas melon ukuran 3 kilogram itu, di setiap Agen dan Pangkalan.

Dari hasil sidak sementara ini ditemukan beberapa agen LPG yang ada di Kabupaten PPU terjadi kekosongan dan kecenderungan dalam pengiriman ke pangkalan berkurang, sehingga masyarakat menjadi sulit untuk memperoleh.

Hal tersebut lantas membuat Makmur Marbun memanggil dan mengajak rapat PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan yang diwakili oleh Alexander Susilo (Executive GM C&T Reg Kalimantan), dan juga beberapa pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten PPU yang berkaitan. Serta hadir pula para pimpinan Agen Penyalur LPG yang berada di PPU.

“Saat ini PPU terjadi kekosongan LPG sehingga, menyulitkan masyarakat, saya ingin yang mempunyai kewenagan terutama Pertamina bisa segera mengatasi permasalahan ini. Dan saya ingin kekosongan gas di PPU harus segera diselesaikan, kami dari pemerintah akan membantu menyiapkan personel dan kendaraan untuk membantu,” kata Makmur Marbun dalam pertemuan.

Pj Bupati Kabupaten PPU itu minta agar ada perhatian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkaitan, untuk bisa menambah stok LPG 3 kilogram tersebut.

“Saya berharap kuota LPG di PPU harus ditambah, Kuota LPG yang diberikan PPU jangan hanya dilihat dari berdasarkan jumlah penduduk, karena PPU saat ini sedang tumbuh dan berkembang terutama dengan adanya penambahan jumlah penduduk dari pekerja IKN, ini juga harus dipertimbangkan dan menjadi perhitungan, karena ini akan berdampak dengan meningkatnya penggunaan LPG di PPU”ujarnya.

Selain itu, proses distribusi yang dilakukan harus lebih efektif, efisien dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan.

“Saya ingin dilakukan langkah – langkah strategis agar skema distribusi bisa lebih ringkas dan tepat sasaran sehingga menghindari kekosongan dalam jangka waktu lama termasuk skema distribusi dari SPBE ke agen hingga pangkalan,” harapnya.

“Saya juga meminta untuk Meningkatkan pengawasan distribusi gas LPG . dan melakukan sosialisasi kepada para agen dan pangkalan jika dalam penyaluran gas terutama LPG 3 KG terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan, jika telah dilakukan sosialisasi dan pengawasan namun tetap membandel kita harus beri sanksi,” pungkasnya. (kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.