Pemkab PPU Lakukan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pemkab PPU Gelar FGD Forum Koordinasi Inovasi Daerah dan Lomba Inovasi Tahun 2024. (Ist)
Pemkab PPU Gelar FGD Forum Koordinasi Inovasi Daerah dan Lomba Inovasi Tahun 2024. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) terus memfokuskan penelitiannya untuk menunjang penguatan Inovasi Daerah.

Dari misi tersebut, nantinya hasil-hasil penelitiannya akan menjadi rujukan dalam menetukan kebijakan yang tepat pada pembangunan di Benuo Taka.

Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan, kebijakan pembangunan yang sebelumnya diawali dengan penelitian akan menghasilkan produk pembangunan yang lebih berkualitas.

Karena sebelumnya telah mengetahui apakah kebijakan ini akan mendapat respon baik atau tidak di masyarakat. Untuk itu, hasil penelitian yang dihasilkan harus berkualitas dan benar-benar memberikan rekomendasi yang positif terhadap arah pembanguan di Kabupaten PPU.

Litbang memiliki sejumlah peranan untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Diantara peranannya, yakni menunjang proses transformasi teknologi, ekonomi dan politik, meningkatkan kualitas SDM dan keadilan sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta peningkatan daya saing Kabupaten PPU di tingkat nasional.

“Litbang juga harus banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru terhadap kebijakan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah,” katanya.

Kegiatan penelitian akan difokuskan pada beberapa bidang, meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, investasi, industri dan perdagangan, serta lingkungan hidup dan kebencanaan.

Ia menambahkan, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, betapa kebijakan pembangunan sebelumnya harus dilandaskan pada penelitian.

Selain itu menyamakan persepsi dengan OPD terkait, agar penelitian yang dihasilkan Balitbang benar-benar akan menunjang kebijakan atau kegiatan pembangunan OPD bersangkutan.

“Kami berharap jangan sampai ada kebijakan baru dalam pembangunan yang awalnya tanpa didasari dengan penelitian. Karena hasil penelitian dapat menjadi ukuran tepat dan tidaknya kebijakan pembangunan itu dilakukan,” pungkasnya. (adv/kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.