Perbaikan 318 Unit Rumah Tidak Layak Huni di PPU Rp7,5 Miliar

Bagus Purwa

Kantor Bupati Penajam Paser Utara (NBP)
Kantor Bupati Penajam Paser Utara (NBP)

Penajam, helloborneo.com – Rehabilitasi atau perbaikan sebanyak 318 unit rumah tidak layak huni warga kurang mampu di Kabupaten Penajam Paser Utara, lebih kurang Rp7,5 miliar.

“Tahun ini (2024) bantuan dana Rp7,5 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara Khairil Achmad di Penajam.

Dengan anggaran lebih kurang Rp7,5 miliar, kata dia lagi, sebanyak 318 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara akan direhabilitasi.

Rumah layak huni warga kurang mampu yang masuk dalam data penerima bantuan perbaikan pada tahun ini (2024), lanjut dia, diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengerjaan perbaikan.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 

Dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat sekitar Rp500 juta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih kurang Rp6 miliar dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kisaran Rp1 miliar.

Dengan rincian anggaran rehabilitasi dari pemerintah pusat Rp20 juta per rumah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Rp25 juta per rumah.

“Pemerintah pusat bantu 25 unit rumah, pemerintah provinsi 250 unit rumah dan pemerintah kabupaten 43 unit rumah,” jelasnya.

Pengerjaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dilakukan secara kontraktual, menurut Khairil Achmad lagi, dari pemerintah pusat dilakukan secara swakelola.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, berupaya semua rumah yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni untuk mendapatkan rehabilitasi agar kondisi rumah menjadi lebih baik.

Bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan nilai guna yang dilaksanakan dengan metode PKT (padat karya tunai). (adv/kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.