Polemik KIPI, Masyarakat Nelayan Peduli Pesisir Gelar Aksi

Aksi Masyarakat Nelayan Peduli Pesisir. (Ist)
Aksi Masyarakat Nelayan Peduli Pesisir. (Ist)

Bulungan, helloborneo.com – Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut.

Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Adanya pengembangan KIHI yang dengan wacana kesejahteraan untuk Indonesia, menjadi angin segar, namun hari ini seperti hanya sebatas ilusi. Keadaan tidak berbanding lurus dengan realita, terutama Desa Mangkupadi dimana kawasan ini dikembangkan.

Pembangunan PLTU merupakan awal dari projek yang berdalih hijau tersebut, berbagai isu ketimpangan keadilan bagi masyarakat bermunculan, penyerobotan lahan warga yang tidak mau diganti rugi, peluang tenaga kerja, termasuk tongkang-tongkang pengangkut material untuk KIHI, berkeliaran di laut Mangkupadi, tentu sangat meresahkan, sebab hal itu turut menganggung aktivitas nelayan.

Awal pembangunan wilayah tangkap nelayan mulai dibatasi perusahaan, padahal beberapa area yang dibatasi merupakan wilayah tangkap dimana ikan bermain. Jika hal ini dilanjutkan, kesejahteraan mana yang dimaksud, sementara sumber kehidupan nelayan dibatasi, justru adalah proses memiskinkan nelayan.

Nelayan Bagan adalah nelayan yang beraktifitas malam hari menggunakan jaring dan Lampu sorot, ketika malam tanpa ada sinar bulan (gelap) hasil tangkap akan sangat baik untuk nelayan karena ikan akan fokus pada satu cahaya.

Namun sejak area KIHI dikembangkan, lampu sorot pembangunan berada pinggir pantai sangat terang, mempengaruhi cahaya seperti pada saat bulan purnama. Alhasil ini mempengaruhi nelayan yang menangkap ikan di bagan, ikannya berkurang, ini juga menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan yang makin merosot.

Sejauh ini masyarakat belum begitu paham mengenai perusahaan industri tersebut, pasalnya PT KIPI belum pernah melakukan sosialisasi terkait Amdal pembuangan KIHI secara menyeluruh terkait masyarakat yang mau diapakan dan dikemanakan dan tidak ada agendakan perencakan masyarakat yang lebih sejahtera. Misalnya apakah di luasan 30.000 Ha, pemukiman mereka masuk dalam target Pembangunan. Informasi Relokasi warga bahkan tidak ada dibahas sama sekali dalam forum pemerintahan.

Dari 4 kelompok Nelayan di Mangkupadi merasa resah akan menurunnya hasil tangkap, tidak ada solusi alternatif hingga hari ini. Misal Agenda peningkatan kapasitas peningkatan ekonomi nelayan bukan dari hasil laut.

Termasuk melibatkan mereka untuk bisa bekerja di KIPI di sela waktu luang sebagai nelayan.
Salah satu Ketua kelompok nelayan, Jamaludin, menegaskan Kelompok TKBM di Mangkupadi tidak pernah dilibatkan oleh KIPI.

Sejauh ini dalam proses pembangunan tidak ikut merasakan perubahan positif dalam hal kesejahteraan dalam Kegiatan KIPI selain cerita-cerita dirugikan. Ia mempertanyakan sebenarnya untuk apa, dan siapa industri ini hadir jika masyarakat jadi korban.

Sejumlah hal itu menjadi dasar, sejumlah kelompok di Mangkupadi melakukan aksi nelayan menyampaikan aspirasi, dengan berbagai tuntutan, Rabu (29/5/2024).

Aksi dimulai pagi pukul 08.00, masa yang berjumlah sekitar 50 orang berorasi sambil menenteng tulisan sebagai bentuk kegelisahan terhadap keberadaan KIHI. Saat aksi hadir Kapolsek Tanjung Palas Timur, H.Firman Arifai, yang sempat memediasi, para demonstran yang tergabung dari beberapa kelompok nelayan tersebut.

“Kami siap memfasilitasi penyelesaian persoalan ini,” kata Firman.

Pihaknya memastikan dalam sepekan persoalan ini bisa terselesaikan.

Jumar salah satu nelayan menambahkan, agar masalah nelayan benar-benar segera diselesaikan. Ada beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan diantaranya masalah jalur kapal tongkang yang tidak jelas sehingga menabrak bagan masyarakat, lampu kapal yang mempengaruhi hasil tangkap nelayan dan masalah perusahaan yang membuang limbah di sekitar bagan.

“Bagan saya pernah ditabrak sama kapal tongkang hingga roboh, belum lagi masalah lampu kapal yang lebih terang daripada lampu bagan sehingga ikan semua berkumpul didekat kapal, setiap hari kami juga melihat langsung kapal-kapal membuang limbahnya di sekitar bagan. Kami di dirumah tidur tidak nyenyak karena khawatir bagan kami ditabrak dan tidak ada yang bertanggungjawab,” ungkapnya.

Terkait itu, ia juga pernah menyampaikan ke dinas perikanan, tapi tidak ada penyelesaian juga. Para peserta aksi menegaskan, jika tidak ada penyelesaian, aksi serupa akak dilakukan ulang, bahkan bisa lebih besar.

Sejumlah tuntutan yang disampaikan, diantaranya:

  1. Harus ada Jalur yang disepakati Bersama dengan Nelayan. Dimana jalur tersebut tidak mengganggu aktifitas nelayan.
  2. Tidak membuang limbah industri di laut yang dapat mencemari laut.
  3. Pembangunan PLTU wajib mensosialisasikan Dampak Lingkungannya kepada Masyarakat dan Nelayan.
  4. Melibatkan Masyarakat dan Nelayan pada Proses Bongkar Muat Material PSN.
  5. Apabila dalam waktu sepekan pihak perusahaan tidak merespon aksi ini maka kami akan melakukan aksi kembali. (log)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.