Edy Suratman Yulianto

Penajam, helloborneo.com – Dalam upaya memperkuat hak dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan sosialisasi sekaligus pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) pada Senin (25/11/2024).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Nicko Herlambang, dan menghadirkan narasumber dari DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, drg. Nova Paranoan, M.Kes.
Nicko Herlambang menyampaikan bahwa pembentukan APSAI bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam mendukung penyediaan hak-hak anak dan memberikan perlindungan.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ke dalam sistem pembangunan hak anak yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” ujar Nicko.
Ia berharap APSAI dapat menjadi wadah sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak baik dari segi perlindungan khusus maupun menyediakan kebutuhan dasar.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten PPU, Chairur, menambahkan bahwa kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten PPU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak.
Chairur menegaskan, APSAI diharapkan dapat membantu meningkatkan komitmen antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan Kabupaten Layak Anak (KLA).
“APSAI menjadi wadah yang bersinergi untuk memastikan dunia usaha berkontribusi dalam menyediakan indikator penilaian KLA, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak,” ungkapnya.
Chairur juga menyebut bahwa APSAI diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mendukung tercapainya indikator penilaian KLA.
“Dengan adanya APSAI, kami berharap Kabupaten PPU dapat mempercepat langkah menuju Indonesia Layak Anak pada tahun 2030. Ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam mempersiapkan generasi unggul masa depan,” pungkas Chairur. (adv/kmf/log)