Perubahan Perilaku Adalah Fokus Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Keterangan Pers

Penajam, helloborneo.com – Perubahan perilaku adalah fokus Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam keterangan pers yang diterima helloborneo.com Jumat, KPPU menyebutkan perubahan perilaku cukup dikenal di internasional dengan istilah “consent decree” dan telah terlebih dahulu diadopsi oleh berbagai lembaga pengawas persaingan usaha dunia seperti Jepang, Eropa, dan Amerika.

Dalam perjalanannya, perubahan perilaku di KPPU untuk pertama kali dimanfaatkan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (PTGI) dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf “d” (terkait praktek diskriminasi) yang dilakukannya dalam penjualan tiket umrah rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Medinah pada Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2019.

Dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Keempat yang digelar Selasa, 29 September 2020, PTGI telah menerima poin-poin perubahan perilaku yang ditetapkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku (PIPP).

Majelis Komisi dalam hal ini telah memberikan pertimbangan dan finalisasi atas draft PIPP yang akan ditandatangani oleh PTGI pada sidang pekan depan.

Sebagai informasi, kesempatan perubahan perilaku diberikan Majelis Komisi dengan mengacu pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perubahan perilaku tersebut dituangkan dalam suatu Pakta Integritas Perubahan Perilaku (PIPP) yang berisikan poin-poin penyesuaian yang perlu dilakukan terlapor. Poin-poin dalam PIPP diterima, maka terlapor menandatangani komitmen tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU setelah 60 (enam puluh) hari.

KPPU akan menilai laporan pelaksanaan tersebut dalam menentukan apakah terlapor telah melaksanakan komitmen. Jika dianggap melanggar komitmennya, maka KPPU dapat melanjutkan proses pada Sidang Majelis Pemeriksaan Lanjutan.

Di mana jika terbukti bersalah, terlapor tetap dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Kemudian tuntutan melalui aksi demo driver (mitra) Gocar tentang adanya pelanggaran hukum persaingan usaha terkait order prioritas Gocar untuk Bluebird, KPPU tetap menjalankan penegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Atas tuntutan tersebut, KPPU telah menerima laporan yang disampaikan dan tengah melakukan klarifikasi terhadap laporan itu.

Terkait dengan informasi yang beredar di publik tentang rencana merger Gojek dan Grab yang kembali mencuat pada pertengahan bulan September 2020, hingga saat ini KPPU belum menerima konsultasi atau pemberitahuan (notifikasi) atas rencana transaksi tersebut.

Pemberitahuan baru wajib disampaikan ke KPPU jika melebihi batasan nilai pemberitahuan dan dilakukan setelah merger efektif.

Meskipun demikian, KPPU memiliki kewenangan melakukan penelitian secara inisiatif terhadap setiap aktifitas merger dan akuisisi yang diduga akan berdampak pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, meskipun tidak ada konsultasi atau pemberitahuan dari pelaku usaha.

Pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk wajib melakukan pemberitahuan, dapat diberikan sanksi jika terlambat melaporkan transaksinya ke KPPU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hasil penilaian pemberitahuan merger dan akuisisi akan menyimpulkan ada tidaknya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh suatu transaksi merger dan akuisisi.

KPPU dapat membatalkan merger dan akuisisi tersebut, apabila transaksi diduga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.