MF Annur
Samarinda, helloborneo.com – Presiden Joko Widodo secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Ibu Kota Negara kepada DPR RI, Rabu (29/9/2021) lalu.
Hal ini disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dimana pihaknya mengapresiasi hal tersebut dan menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam Komitmen pemindahan IKN ke Kaltim.
“RUU IKN yang sudah masuk ke Balegnas yang kita harapkan agar dapat disegerakan menjadi UU dan progress pembangunan IKN langsung berjalan,” jelasnya, ditemui di ruangannya, Senin (4/10/2021).
Menurut Seno, dengan dibahasnya RUU IKN ini maka menjadi sebuah pertanda bagi Pemerintah daerah dan masyarakat untuk bisa meningkatkan daya saing untuk menyongsong IKN di masa mendatang, terutama persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dipersiapkan.
Maka dari itu, Seno berharap kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak tenaga kerja lokal yang ada di Kaltim. Mengingat ketatnya persaingan SDM yang akan terjadi seiring proses pemindahan IKN ke Kaltim.
“Catatan kita yang disampaikan ke Bappenas itu ada dua, pertama adalah perlindungan tenaga kerja kalo memang harus disertifikasi harapannya tenaga kerja lokal yang diprioritaskan,” ungkap Legislator Dapil Kabupaten Kukar ini.
“Yang kedua adalah rantai pasok diutamakan dari lokal, nah kalo lokal tidak bisa baru dari luar, jadi dua ini target kita dalam diskusi bersama Bappenas,” sambungnya.
Seno berharap, agar progres pemindahan IKN ini dapat berjalan sesuai rencana dan masyarakat Kaltim dapat menikmati dan mengambil keuntungan dengan adanya pemindahan IKN ini. “Harapannya RUU IKN segera disahkan dan masyarakat Kaltim juga harus bersiap menghadapi IKN ini,” pungkasnya. (mfa/tan)
