ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadi saksi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada sejumlah ruangan di kantor pemerintah kabupaten setempat menyangkut pengembangan kasus korupsi yang melibatkan bupati di daerah itu.
Pantauan helloborneo.com di Penajam, Senin, petugas KPK melakukan penggeledahan sekitar pukul 10.00 Wita dengan disaksikan Asisten II Sekretariat Daerah Ahmad Usman, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pitono.
Pengembangan kasus diketahui dilakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dari Rumah Dinas Bupati, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara Muhtar mengatakan, terkhusus di kantor bupati dilakukan penggeledahan sebagai pengembang kasus korupsi yakni ruangan kerja bupati dan ruang kerja sekretaris daerah.
“Kalau disini ada dua ruangan, ruangan bupati dan sekda,” kata dia ketika ditemu helloborneo.com.
Dari pemeriksaan di kantor bupati sejumlah berkas turut diminta oleh petugas KPK, mulai dari SK (surat keputusan) bupati dan wakil bupati, berkas tiga tahun terakhir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Berkas-berkasnya aja diminta tadi Disdikpora diminta berkasnya DPA 3 tahun terakhir terus DPUPR juga tiga tahun terakhir diminta semua dari dinas dinas terkait,” ujarnya.
“Diperiksa harus ada saksi seperti saksi untuk melihat pengeledahan tadi. Plt Kasatpol PP, pak Ass II, Kepala Bagian Hukum dan HAM,” jelas Muhtar. (bp)
