31 Aplikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Paser Tidak Aktif

TB Sihombing

Kegiatan Rakor dan Evaluasi SPBE Kabupaten Paser (TBS)

Paser, helloborneo.com – Sebanyak31 dari 94 aplikasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Paser dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE berdasarkan data dari Website dan Web App, tidak aktif.

Dari 94 aplikasi pelayanan publik hanya 63 aplikasi pelayanan public yang aktif, sedangkan 31 aplikasi pelayanan publik lainnya tergolong tidak aktf, Bupati Paser Fahmi Fadli meminta untuk segera diaktifkan kembali 31 aplikasi pelayanan publik yang tidak aktif tersebut.

“Aspek layanan pengaduan publik berbasis elektronik menjadi keunggulan yang dimiliki Kabupaten Paser, menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N),” kata Fahmi Fadli saat ditemui helloborneo.com pada pembukaan kegiatan Rakor dan Evaluasi SPBE di Paser, Kamis.

Layanan pengaduan publik berbasis elektronik merupakan langkah awal untuk mencapai keunggulan pada SPBE lainnya, dan bersasarkan hasil evaluasi yang dilakukan penerapan SPBE di Kabupaten Paser memperoleh indeks SPBE 1,36 masuk dalam kategori kurang.

“Agar indeks dapat ditingkatkan, ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian di antaranya Aspek Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Manajemen SPBE, Audit TIK dan Administrasi Pemerintahan,” jelasnya.

Tidak kalah penting, lanjut ia, yaitu skala prioritas perbaikan dan peningkatan kematangan aspek kebijakan internal dan pelaksanaan layanan publik.

“Prioritas ini dipilih karena pelayanan publik akan mempengaruhi citra dan cara pandang dari masyarakat kepada pemerintah, cara pandang masyarakat terhadap pelayan publik tercermin pada indeks kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tegas dia, agar memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanannya, memperbaiki layanan public juga perlu dukungan dengan pemanfaatan teknologi agar keluhan dari masyarakat memiliki wadah penyalurannya.

“Untuk mewujudkannya, saya akan konsen memperhatikan dan mengawasi pelayanan publik yang tercermin melalui indeks kepuasan masyarakat,” ucapnya.

Dukungan berupa teknologi informasi, dianggap perlu dikembangkan agar smart governance sebagai salah satu unsur smart city segera terwujud di Kabupaten Paser. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Paser berupaya untuk membangun pusat data daerah dengan meminta akses ruang data ke pusat data nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Saya rasa, ini telah sejalan dengan misi kami yang juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah kabupaten telah memulai membuat pelayanan tanggap darurat 112 yang diinisiasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostaper),” kata dia.

Fahmi Fadli berharap, seluruh Kepala OPD agar komitmen untuk terus meningkatkan penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Mendukung pelaksaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sipil Negera (ASN), serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

“Masyarakat sekarang menginginkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan tidak disulitkan oleh hubungan birokrasi antar instansi pemerintah,” jelasnya. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.