Disdikpora Siapkan SPK THL, THL Diminta Bersabar Menunggu Dasar Hukum Ditandatangani

ES Yulianto

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Alimuddin. (Ist)
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Alimuddin. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta berlari dalam pengurusan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Tenaga Harian Lepas (THL). Hal tersebut mendapatkan tanggapan serius Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Alimuddin.

Alimuddin menyampaikan bahwa dinasnya menaungi 770 THL, yang diperkirakan paling banyak daripada SKPD lainnya. Dalam hal ini kepanikan THL dianggap tak cukup beralasan sesuai kondisi keuangan daerah saat ini.

“Jadi kekhawatiran itu tidak cukup beralasan. Kegelisahan yang terjadi di teman-teman thl seharusnya tidak perlu, walaupun kita ketahui saat ini kondisi tidak baik-baik saja,” kata Alimuddin.

Tak ingin gegabah, Alimudin menyampaikan bahwa benar yang disampaikan oleh Pitono, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten PPU sehingga tak mungkin melakukan pembayaran gaji ataupun SPK tanpa dasar hukum.

“Tentu kita tidak bisa membayarkan teman-teman tanpa dasar hukum ya. Terakhir yang saya dapatkan dari Kabag hukum tenggang waktu 15 hari, kita tunggu dari penyerahan berkas itu ke biro hukum provinsi,” jelasnya.

Dari hitungan Alimuddin sekitar tanggal 5 April 2022 Pelaksanaan tugas Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara pasti akan melakukan penandatangan revisi Peraturan Bupati tersebut.

“Jatuh dari 15 hari itu sekitar 4 April sehingga apapun alasannya ada jawaban atau tidak ada jawaban dari biro hukum itu maka tanggal 4 tanggal 5 itu perbup pasti ditandatangani otomatis oleh pak Plt. Bupati,” ucapnya

Sebelum dilakukan penandatanganan, Alimuddin mengaku bahwa pihaknya telah menyiapkan data untuk melakukan penandatanganan SPK THL. Dan mengenai pembayaran gaji tak perlu ada kekhawatiran karena Plt. Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara memprioritaskan THL dibandingkan hal lainnya.

“Pada saat yang bersamaan kami sudah siapkan semua draft yang menjadi kebutuhan SPK tinggal menunggu itu masuk. Akan dibayarkan karena itu menjadi prioritas pemerintah didahulukan dibandingkan dengan hal hal yang lain,” ungkapnya.

“Bagi kami dinas pendidikan semua draft SPK itu sudah jadi dan saya sudah sampai ke sekretaris dan jika tanggal 5 April sudah selesai maka tidak ada alasan untuk tgl 6 penandatangan SPK. Saya pikir bukan hanya dinas pendidikan tapi dinas lainnya juga melakukan hal itu,” tambahnya

Dirinya juga berpesan bahwa para THL harus bisa bersabar hingga pekan depan menunggu SPK. Dan harapan besar pembayaran gaji yang tertunggak saat ini segera dibayarkan sesuai dengan dasar hukum yang ada.

“Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman THL bersabar lagi satu minggu menunggu SPK itu. Mudah-mudahan setelah itu, seiring telah disiapkan dana oleh pemerintah, pasti dipikirkan karena menjadi prioritas. Akan lebih berbahaya kalau dasar hukum pengangkatan nanti salah tetapi kita bayarkan menjadi masalah yang lebih besar lagi,” tutupnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.