Anggota DPRD Dapil Sepaku Soroti Upah Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Tun MZ

Anggota DPRD PPU Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku, Abdul Rahman Wahid. (Ist)
Anggota DPRD PPU Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku, Abdul Rahman Wahid. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti persoalan upah tenaga kerja proyek pembangunan Ibu Kota negara (IKN) Nusantara yang ada di Kecamatan Sepaku.

Anggota DPRD PPU Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku, Abdul Rahman Wahid mengatakan pemberian upah bagi tenaga kerja dinilai kurang layak, dibawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ada di wilayah Kabupaten PPU.

Lokasi Ibu Kota Negara Baru. (Ist)
Lokasi Ibu Kota Negara Baru. (Ist)

“Standar yang diikuti kan bukan standar kabupaten PPU tapi standar pusat. Serba salah juga buat kita. Ketika ada masyarakat yang mau bekerja di proyek IKN dengan gaji di bawah standar,” ujar Wahid, Rabu (28/09).

RDP DPRD Kabupaten PPU dengan warga dan Perangkat Desa Bukit Raya. (Ist)
RDP DPRD Kabupaten PPU. (Ist)

Wahid menambahkan, standar gaji tukang atau buruh pekerja di wilayah Kecamatan Sepaku yang merupakan lokasi Pembangunan IKN nusantara mencapai sekitar Rp200,000. Sementara selama ini ada perusahaan-perusahaan yang memegang proyek IKN hanya memberikan upah sekitar Rp80,000 hingga Rp 00,000 perhari.

Perihal ini, dikatakan Wahid telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PPU untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP).

“Kita juga minta solusi terkait penerimaan tenaga kerja lokal. Walaupun tidak sesuai minimal ada tidak terlalu banyak kesenjangan. Kami akan melakukan RDP dengan perusahaan-perusahaan terkait dalam waktu dekat,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.