Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Memasuki usai ke 23 tahun, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih berkutik dengan permasalah kekurangan infrastruktur, mulai dari jalan, drainase, parit hingga bangunan kantornya.
Tahun 2023 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten PPU sengaja mengalokasikan anggaran sekitar Rp489 miliar. Total anggaran Rp489 miliar akan diperuntukan untuk 518 pake, diantaranya 116 paket proyek konstruksi yang dilelang, dan 402 pake lainnya guna belanja langsung serta lainnya pengawasan dan perencanaan.
Bupati Kabupaten PPU, Hamdam Pongrewa mengaku hingga saat ini persoalan infrastruktur selalu menjadi persoalan. Sehingga untuk penyelesaiannya dianggap perlu menyita anggaran yang cukup besar.
“Selama ini persoalan infrastruktur makanya dia harus dapat porsi anggaran yang besar dan memang persoalan yang selama ini menghabiskan anggaran,” kata Hamdam Pongrewa.
Penyebab sulitnya menyelesaikan infrastruktur, dinyatakan oleh Hamdam Pongrewa penyebaran penduduk terjadi secara merata, tetapi tidak terkumpul disatu wilayah. Hal tersebut jadi penyebab sulitnya mencapai kata layak untuk infrastruktur.
Harapnnya upaya dengan upaya ini bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Meski tak langsung selesai setidaknya perhatian pemerintah cukup baik terhadap kekurangan infrastruktur di Kabupaten PPU.
“Karena wilayah kita luas, penyebaran penduduk tersebar merata tidak mengumpul sehingga semua akan berat mendapatkan infrastruktur yang layak. Pelan pelan kita usulkan,” ujarnya.
Dari 4 Kecamatan di Kabupaten PPU, alokasi anggaran Rp489 miliar tidak memihak kepada satu kecamatan tertentu. Namun pembagian anggaran tersebut tersebar secara proprosional.
“Seluruh penajam Paser Utara. Tidak dibagi rata namun proporsional. Sekarang kita tidak lagi mengenal istilah bagi rata yang ada itu proporsional bagi rata itu kan tidak adil,” pungkasnya. (adv/log)
