Jakarta, helloborneo.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juni 2023 terus menunjukkan kinerja yang solid.
Hal tersebut tercermin dari surplus APBN yang mencapai Rp152,3 triliun atau 0,71 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Kinerja APBN kita semester I 2023 tetap solid dan baik. APBN masih mengalami surplus Rp 152,3 triliun atau 0,71 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa.
Sri Mulyani merinci, pendapatan negara tumbuh 5,4 persen (year on year/yoy) atau senilai Rp 1.407 triliun. Kemudian, secara keseluruhan belanja negara juga tumbuh Rp152,3 triliun atau tumbuh 0,90 persen (yoy). Keseimbangan primer juga surplus Rp 368,2 triliun.
“APBN 2023 tetap didesain dengan posisi postur defisit. Jadi hingga pertengahan tahun posisi positif memberikan keyakinan defisit bisa kita jaga bahkan kita turunkan,” tandasnya.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga semester I 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun triliun atau 41,0 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tumbuh 0,9 persen yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat di enam bulan pertama 2023 sudah mencapai Rp891,6 triliun atau 39,7 persen dari total pagu belanja APBN, tumbuh 1,6 persen secara yoy.
“Itu artinya 71 persen dari total belanja negara adalah belanja pemerintah pusat. Jumlah belanja itu adalah baru 39,7 persen dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun ini, artinya kecepatan belanja kita sampai akhir Juni belum mencapai 40 persen,” ujar Menteri Keuangan.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp417,2 triliun atau 41,7 persen dari pagu, utamanya dimanfaatkan untuk belanja dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), pelaksanaan pembangunan IKN, serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp474,4 triliun atau 38,1 persen dari pagu, utamanya untuk belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, seperti realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.
“Mayoritas belanja non K/L itu didominasi oleh belanja untuk masyarakat dalam bentuk subsisdi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi dan kompensasi BBM Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp32,5 triliun, kartu prakerja Rp2,28 triliun, dan subsidi perumahan Rp344,7 miliar,” jelasnya. (ip/log)
