PPU Sediakan Rp1,075 Miliar Perbaikan 43 Rumah Tidak Layak Huni

Bagus Purwa

Pj Bupati PPU Resmikan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PPU. (Ist)
Pj Bupati PPU Resmikan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PPU. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menyediakan dana sekitar Rp1,075 miliar untuk melakukan perbaikan 43 unit rumah tidak layak huni di daerah yang akrab disapa dengan sebutan Benuo Taka itu pada tahun ini (2024).

Pemerintah kabupaten, menurut Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara Khairil Achmad di Penajam, menyiapkan anggaran Rp1,075 miliar untuk bantuan perbaikan 43 rumah tidak layak huni pada 2024.

Jumlah bantuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk perbaikan itu mengalami kenaikan jika dibanding pada 2023 yang hanya 22 unit rumah tidak layak huni.

“Anggaran perbaikan dari pemerintah kabupaten untuk masing-masing kisaran Rp25 juta per unit rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Pemerintah pusat juga memberikan bantuan perbaikan 25 unit rumah tidak layak huni, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan perbaikan untuk 250 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Semua dalam tahap pengerjaan, tapi pengerjaan perbaikan rumah tidak layak huni itu dilakukan masing-masing pemberi bantuan,” jelasnya.

Hingga kini perbaikan rumah tidak layak huni bantuan dari pemerintah kabupaten yang ditangani Perkimtan Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut dia, telah berjalan untuk 17 unit rumah tidak layak huni.

17 unit rumah tidak layak huni yang sedang dalam tahap pengerjaan perbaikan itu telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan.

Sedangkan 26 unit rumah tidak layak huni lainnya masih dalam proses verifikasi, sebelum dilakukan pengerjaan perbaikan.

Rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan perbaikan itu tersebar di empat kecamatan yang dipastikan memiliki legalitas, kata Khairil Achmad, berupa surat kepemilikan tanah (SKT) atau sertifikat tanah.

Program perbaikan rumah tidak layak huni diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan terdaftar dalam.data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.