Muh. Riskiullah
Balikpapan, helloborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah menilai Kebijakan mewajibkan penggunaan aplikasi penggunaan aplikasi pedulilindungi semakin membebani masyarakat di saat pandemik.
“Masih banyak masyarakat yang pakai hp jadul yang hanya bisa telepon dan sms saja. Bagaimana jika mereka tidak punya hp yang cukup mendukung?, kan jadinya menyusahkan saja karena masyarakat terpaksa ganti hp dan download aplikasi,” kata Ardiansyah kepada helloborneo.com, Selasa (11/10/2021)
Ardiansyah juga mengungkapkan kebijakan tersebut memang dikatakan tidak dipaksa akan tetapi dengan kebijakan yang ada dengan aplikasi pedulilindungi itu sebenarnya secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk divaksin. Karena untuk melakukan segala kegiatan harus dengan syarat divaksin.
“Harusnya itu sejalan dengan jumlah warga yang akan divaksin yang disiapkan jumlah vaksinasi yang sesuai. Kalau tidak sejalan, berarti lagi-lagi masyarakat dirugikan tidak bisa melakukan aktivitas penerbangan atau masuk mal, sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kita belum bisa lakukan karena kita belum vaksin semua. Kebijakan itu harus disertai juga dengan kondisi yang ada, artinya kalau mengharuskan vaksin ya disiapkan vaksinnya,” tegasnya.
Politisi fraksi PPP ini juga mengungkapkan kerap melihat kendala yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.
“Gampang bagi yang punya hp android tapi kadang-kadang gangguan, bagaimana dengan hp jadul, sebenarnya kalau zaman dulu saya mengalami. Zaman saya dulu saya vaksin cacar itu dipanggil di kampung kita disuntik dengan cara door to door. Saya lakukan seperti itu ya datang ke sebuah rumah mereka atau petugas memanggil orang-orang yang mau vaksin dan tinggal kasih KTP,” pungkasnya. (sop/tan)
