Fraksi Demokrat Minta APBD 2023 Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi

ES Yulianto

Bijak Ilhamdani, angora DPRD Kabupaten PPU. (ESY)
Bijak Ilhamdani, angora DPRD Kabupaten PPU. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara memandang anggaran tahun 2023 pemerintah daerah menjadi momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Bijak Ilhamdani, mengatakan dalam pandangannya fraksi Partai Demokrat bahwa nota keuangan yang telah disampaikan 30 September 2022 adalah angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat tidak berlebihan dan kerendahan.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PPU. (ESY)
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PPU. (ESY)

“Bahwa angka yang disampaikan tersebut adalah angka Proyeksi yang sudah tepat, artinya tidak berlebihan atau tidak juga kerendahan dan kami meyakini nilai tersebut bukan sekesar angkaangka, tetapi nilai nilai tersebut adalah nilai yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bijak Ilhamdani.

Pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih berinovasi dan memotivasi untuk bekerja keras, kerja cerdas dan bekerja tuntas agar angka yang telah disampaikan dalam proyeksi APBD 2023 bisa tercapai.

“Namun kami juga mendorong kepada Pemerintah Daerah agar terus berinovasi dan memotivasi setiap OPD/SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk terus bekerja keras, kerja cerdas dan bekerja tuntas agar target sebagaimana yang disebutkan diatas dapat digapai,” jelasnya

Bupati PPU, Hamdam Pongrewa. (ESY)
Bupati PPU, Hamdam Pongrewa. (ESY)

Sedangkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten PPU harus bisa lebih menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor. Serta adanya upaya untuk melengkapi kebutuhan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

“Tentunya kami berpesan kepada Tim TAPD agar terus menggali setiap potensi yang ada diberbagai sektor, kemudian terkait dengan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Pusat kami harapan agar hal tersebut menjadi perhatian khusus untuk segera dilengkapi agar transfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat tidak terkendala,” imbuhnya.

Selain itu pulang momentum tahun 2023 harus bisa menjadi kebangkitan ekonomi bagi masyarakat dari segelintir permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

“Terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga mendorong agar Pemerintah Daerah menjadikan tahun 2023 sebagai momentum kebangkitan ekonomi,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses