Dihadapan Para Investor, Jokowi Sebut IKN Sebagai Showcase Perubahan Peradaban Indonesia

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dihadapan ratusan pelaku usaha dalam Jajak Pasar peluang investasi IKN. (ist/dok. Tim Transisi IKN)

Roy MS

Jakarta, helloborneo.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemindahan ibukota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan sekadar fisik, melainkan juga membangun budaya kerja dan mindset ekonomi baru.

Sebagai negara besar, menurutnya, Indonesia harus berani melangkah punya agenda besar yang ditujukan demi kemajuan negara. Dengan cara melakukan transformasi tersebut.

“Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara,” kata Jokowi dihadapan ratusan pengusaha yang menghadiri jajak pasar (market sounding) peluang investasi IKN di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10).

Ibukota Nusantara (IKN), kata Dia adalah kota cerdas yang berbasis 70 persen area hijau berupa hutan heterogen yang berisi tanaman endemik Kalimantan. Sehingga nantinya, IKN juga dapat menjadi hutan hujan tropis di Kalimantan.

Untuk mewujudkan itu pemerintah menyiapkan pusat Persemaian Mentawir yang dibangun sejak Juni 2022.

“Luas lahan persemaian kurang lebih 16 hektar dengan embung seluas 7 hektar. Kapasitas bibitnya 15 juta bibit per tahun,” ujarnya. 

Transformasi turut diupayakan dari sisi sistem transportasi. 80 persennya memprioritaskan transportasi umum nir awak. Jokowi ingin penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan umum di IKN nantinya.

Tata kota IKN Nusantara dirancang untuk menyediakan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pesepeda sesuai konsep ’10 minute to city’.

“Sekali lagi inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia,” serunya. 

Joko Widodo menegaskan, tidak perlu meragukan rencana pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara. Sebab rencana ini telah memiliki landasan hukum berupa Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. 

“Semuanya sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” tegasnya. (yor)

BACA JUGA:





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses