APBD 2023 PPU Diprediksi Bakal Bertambah Rp730 Miliar

NB Purwaniawan

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syarifuddin HR. (Dok)

Penajam, helloborneo.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara, diprediksi lebih kurang Rp1,9 triliun atau bakal bertambah sekitar Rp730 miliar dibanding APBD 2022 karena adanya peningkatan pendapatan.

APBD tahun depan (2023) menurut anggota Banggar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syarifuddin HR di Penajam, Sabtu, diprediksi mengalami penambahan sekitar Rp730 miliar dari APBD 2022 yang mencapai Rp1,17 triliun.

Penambahan APBD 2023 tersebut, karena DBH (dana bagi hasil) dari pemerintah pusat diproyeksikan meningkat dengan naiknya harga Migas (minyak dan gas bumi), kemudian ada penambahan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Gedung Paripurna DPRD Kabupaten PPU. (Dok)

Banggar (badan anggaran) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara apresiasi adanya kenaikan pendapatan tersebut.

“APBD terus naik, dari Rp1,17 triliun pada APBD 2022 naik menjadi Rp1,668 triliun pada APBD Perubahan 2022, dan APBD 2023 diperkirakan capai Rp1,9 triliun,” ujar dia.

Dengan adanya penambahan pendapatan pada APBD Perubahan 2022, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat melunasi seluruh tunggakan utang 2021 kepada pihak ketiga yang jumlahnya ratusan miliar rupiah.

Dok. Rapat Paripurna.
Dok. Rapat Paripurna.

Pelunasan tanggungan utang program dan kegiatan 2021 tersebut, membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat melanjutkan program pembangunan fisik pada 2023.

Pada tahun ini (2022) tidak ada anggaran program pembangunan fisik bersumber dari APBD kabupaten, kata dia, karena fokus menyelesaikan tunggakan utang 2021 yang belum terbayar.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan di daerah berjuluk Benuo Taka itu pada tahun ini (2022), berasal dari DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah pusat dan Bankeu (bantuan keuangan) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Pada akhir tahun ini (2022) semua utang program dan kegiatan 2021 bisa dilunasi, sehingga pemerintah kabupaten bisa anggarkan program pembangunan fisik di tahun depan (2023),” jelas Syarifuddin HR

Legislatif (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara apresiasi kinerja pemerintah kabupaten setempat, mampu keluar dari masalah defisit yang terjadi pada 2021 tersebut. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses