Jakarta, helloborneo.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak boleh hanya sekadar program formalitas bagi para penyalur, tapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dalam hal distribusi.
Hal tersebut disampaikan Maman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 Regional Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah di Bandung, Jawa Barat.
“Kita tidak ingin KUR ini menjadi hanya sekadar program formalitas dengan mengesampingkan aspek kualitas pendistribusian. Kalau hanya begitu saja, kita tidak akan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi delapan persen,” ungkap Maman.
Lanjutnya, pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2025 mencapai Rp300 triliun, dimana 60 persen penyaluran ditargetkan untuk sektor produksi, dengan debitur baru mencapai 2,34 juta dan debitur graduasi mencapai 1,17 juta.
Menurut Maman, kesuksesan penyaluran program KUR harus menjadi target bersama, agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
Rakor Penyaluran KUR 2025 yang diselenggarakan secara regional ini baru pertama kali dilakukan dan diharapkan dapat ditemukenali solusi terbaik atas berbagai permasalahan dalam penyaluran KUR.
“Ini target kita bersama. Saya ingin kita punya kesepahaman di antara kita (pemerintah dan penyalur KUR) bahwa ini menjadi target bersama,” kata Maman.
Ia mengatakan KUR sendiri merupakan bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah untuk hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya untuk UMKM dari sisi perkuatan modal. Kementerian UMKM berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pendistribusian KUR.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moriza menjelaskan bahwa pihaknya terus berusaha untuk memberikan masukan kepada pihak terkait. Sehingga penyelenggaraan KUR terjamin pengelolaannya secara baik dan mampu berkontribusi positif pada PDB.
“Kalau ada kendala dari penyalur, silakan berkoordinasi dengan kami. Hal paling penting kami ditugaskan Presiden agar penyediaan KUR efektif dan efisien,” ujar Helvi. (ip/log)
