Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Meski angka stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tergolong lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, lonjakan jumlah kasus dalam waktu singkat membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) angkat bicara. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Sujiati, mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam menangani permasalahan ini.
“Secara persentase mungkin terlihat kecil, tapi jika kita lihat dari jumlah kasus yang terus bertambah, ini sangat memprihatinkan. Stunting bukan sekadar soal angka, tapi soal masa depan generasi kita,” ujar Sujiati.
Sujiati mencontohkan, di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, dalam waktu singkat terjadi peningkatan signifikan dari empat menjadi sepuluh kasus stunting. Lonjakan ini, menurutnya, harus menjadi sinyal peringatan bagi semua pihak bahwa masalah ini masih jauh dari kata selesai.
“Kenaikan ini tidak bisa dianggap biasa. Kita harus cari tahu akar persoalannya—apakah ada kekurangan asupan gizi, pola asuh yang kurang tepat, atau mungkin ada faktor sosial ekonomi lain yang belum tertangani,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan terhadap stunting tidak boleh semata-mata melihat tinggi badan sebagai tolok ukur. Faktor genetik, kata Sujiati, juga harus diperhitungkan agar klasifikasi kasus tidak keliru.
“Banyak anak yang memang secara genetik memiliki postur tubuh pendek. Ini berbeda dengan stunting akibat kekurangan gizi kronis. Kita perlu edukasi yang lebih luas agar masyarakat dan tenaga kesehatan memahami hal ini,” tambahnya.
DPRD Kabupaten PPU, lanjutnya, mendorong agar program-program pencegahan stunting dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan. Mulai dari pemenuhan gizi bagi ibu hamil, penyuluhan kepada orang tua, hingga pengawasan ketat terhadap tumbuh kembang anak di usia emas.
“Langkah konkret harus segera diambil. Ini mencakup distribusi makanan bergizi, edukasi pola asuh, pemantauan pertumbuhan balita, hingga pelibatan aktif tokoh masyarakat dan kader kesehatan di tingkat desa,” tegasnya.
Sujiati menekankan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih.
“Kalau kita serius ingin membangun SDM unggul di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara, maka menurunkan angka stunting adalah langkah awal yang tidak bisa ditunda. Anak-anak Kabupaten PPU berhak tumbuh sehat dan cerdas,” pungkasnya. (adv/log)
