Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Ancaman gagal panen akibat curah hujan tinggi kembali menghantui petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terutama menjelang panen kedua yang diperkirakan terjadi pada Maret 2025. Menyikapi kondisi ini, Anggota DPRD Kabupaten PPU, Hariyono, mendesak pemerintah daerah segera turun tangan dengan langkah konkret dan terukur.
“Kami belum melihat adanya respons nyata dari OPD terkait dalam menghadapi potensi gagal panen ini. Pemerintah seharusnya tidak menunggu sampai petani menjerit, baru bergerak,” tegas Hariyono.
Menurutnya, perubahan iklim dan curah hujan yang tinggi tidak hanya mengancam hasil panen, tetapi juga bisa berdampak pada ketahanan pangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya sinergi aktif antara pemerintah dan kelompok tani agar bisa menyusun strategi pencegahan yang tepat.
“Kondisi ini butuh pendekatan yang serius. Bukan hanya soal memberikan bantuan saat panen gagal, tapi juga bagaimana mencegah kerugian sejak awal,” tambahnya.
Hariyono juga menyoroti minimnya alat pertanian yang dimiliki petani di sejumlah wilayah, termasuk di Desa Giripurwa. Para petani di daerah tersebut, kata dia, sangat berharap adanya bantuan seperti hand tractor yang bisa membantu mempercepat proses olah lahan dan mengurangi risiko kerusakan akibat kondisi tanah yang basah karena hujan.
“Kalau alat tidak tersedia, bagaimana petani bisa cepat beradaptasi dengan kondisi cuaca? Harus ada dukungan nyata, bukan hanya janji dalam program,” ujarnya.
Selain alat pertanian, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan pupuk, perlindungan hasil panen, serta evaluasi rutin terhadap kondisi pertanian yang ada. Menurutnya, pendekatan berbasis data dan lapangan harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pertanian ke depan.
Hariyono juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan para pelaku pertanian. Menurutnya, program swasembada pangan tidak akan tercapai jika tidak ada komitmen bersama untuk melindungi petani dari risiko-risiko yang bisa diprediksi.
“Kita ingin pertanian di PPU menjadi sektor yang kuat dan tahan terhadap tantangan. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau semua pihak, dari eksekutif hingga legislatif, bekerja bersama dan cepat merespons kondisi di lapangan,” ucapnya.
Ia berharap, menjelang masa panen kedua, pemerintah daerah bisa segera mengeluarkan kebijakan dan langkah konkret yang mampu mengantisipasi potensi kerugian petani akibat cuaca ekstrem.
“Respons cepat dan tepat adalah kunci. Kalau kita bergerak sekarang, sektor pertanian kita tetap bisa bertahan dan bahkan tumbuh, menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan daerah,” pungkasnya. (adv/log)
