Hadapi Krisis Irigasi, DPRD PPU Dorong Solusi Konkret untuk Petani Babulu dan Sekitarnya

Edy Suratman Yulianto

Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron. (Ist)
Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Permasalahan klasik di sektor pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mencuat, yakni keterbatasan sistem irigasi yang menghambat produktivitas petani. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten PPU, Thohiron, mengungkapkan bahwa para petani di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Babulu hingga kini masih sangat bergantung pada hujan untuk mengairi sawah mereka.

“Tanah di PPU berbeda dengan di Jawa. Di sana selesai panen bisa langsung tanam lagi karena irigasinya bagus. Di sini, kalau dua minggu saja tidak hujan, sawah bisa kering,” kata Thohiron.

Menurutnya, kondisi pertanian tadah hujan membuat petani sulit merencanakan masa tanam secara pasti. Mereka harus menunggu musim hujan untuk memulai olah lahan kembali, yang tentunya mengurangi frekuensi panen dan berdampak pada pendapatan mereka.

Namun, Thohiron tidak hanya menyoroti masalah. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah mengambil langkah nyata dan terukur untuk menanggulangi krisis irigasi tersebut. Salah satu solusi yang menurutnya mendesak adalah percepatan pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake sebagai proyek strategis yang dinilai mampu menjawab kebutuhan air secara menyeluruh di kawasan pertanian di Kabupaten PPU.

“Bendung Sungai Telake bisa jadi solusi jangka panjang. Sistem irigasi bisa ditata, petani tak lagi tergantung cuaca. Ini harus jadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Selain itu, Thohiron juga mengusulkan pemanfaatan teknologi tepat guna seperti embung mikro, sumur bor pertanian, dan sistem irigasi tetes di beberapa titik sawah kering. Menurutnya, meskipun tidak bisa menggantikan irigasi permanen, langkah-langkah ini bisa jadi solusi sementara yang cukup efektif untuk menekan dampak kekeringan.

Ia juga mendorong agar Dinas Pertanian dan instansi terkait proaktif membuat program pendampingan dan pelatihan kepada petani, terutama dalam hal manajemen air dan pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap musim kering.

“Kalau kita tak bisa kontrol cuaca, minimal kita bisa kontrol pengelolaan air. Embung, tandon, teknologi irigasi modern—itu bisa kita dorong,” tambahnya.

Di sisi lain, Thohiron menekankan pentingnya perencanaan jangka menengah dan panjang dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Ia berharap alokasi anggaran bisa diarahkan pada program-program berbasis kebutuhan nyata petani, bukan hanya kegiatan seremonial.

“Petani kita butuh kepastian, bukan janji. Kita di DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada pembangunan irigasi, karena itu kunci utama meningkatkan produktivitas,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses