Bagus Purwa

Penajam, helloborneo.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan sasaran penerima manfaat peserta didik, kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat Andi Singkerru.
“BGN lakukan uji coba MBG mulai 15 Januari 2025, dengan sasaran penerima manfaat peserta didik,” ujar Andi Singkerru di Penajam.
Uji coba MBG tersebut dilakukan pada 12 sekolah di wilayah Kecamatan Sepaku yang masuk kawasan Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, terdiri dari empat taman kanak-kanak (TK), lima sekolah dasar (SD), dua sekolah menengah pertama (SMP) dan satu sekolah menengah kejuruan (SMK).
Pelaksanaan uji coba MBG dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Kecamatan Sepaku, kemudian bakal bergeser ke kecamatan lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dana yang digunakan untuk uji coba MBG tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), jelas dia, sehingga dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rp21 miliar untuk MBG belum digunakan.
Dinas Dikpora Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan 281 sekolah mulai jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMP menjadi sasaran program MBG tersebut.
“Saat ini jumlah peserta didik 31.987 orang yang tercatat di seluruh jenjang pendidikan itu, tapi pasti berubah setelah penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2025/2026,” katanya.
Akan tetapi dana Rp21 miliar yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, belum digunakan untuk menjalankan program MBG karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) menyangkut program dari pemerintah pusat.
Anggaran yang telah disiapkan bisa saja ditambah apabila tidak mencukupi kebutuhan MBG untuk seluruh peserta didik, termasuk apakah hanya menggunakan anggaran dari pemerintah kabupaten atau ada dana tambahan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat.
Juknis yang diterbitkan pemerintah pusat dibutuhkan menyangkut pengelolaan anggaran dan komposisi makanan yang disajikan kepada peserta didik, menurut Andi Singkerru, serta siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan program MBG tersebut.
Pemerintah kabupaten sudah meminta seluruh melakukan persiapan sambil menunggu juknis pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat. (adv/kmf/log)
















