Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Waris Muin, secara resmi membuka kegiatan Pendampingan Cascading RPJMD Kabupaten PPU Tahun 2025–2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Kegiatan ini digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (07/05/2025), dan dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, perencana teknis, serta jajaran pejabat dari Bappeda.
Dalam sambutannya, Waris Muin menekankan pentingnya proses cascading sebagai jembatan strategis dalam menurunkan arah kebijakan pembangunan dari dokumen RPJMD ke dalam Renstra masing-masing perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa perencanaan lima tahun ke depan harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa proses perencanaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi fondasi dalam mengarahkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan harus mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam aturan itu, Bappeda berperan vital dalam memverifikasi rancangan Renstra agar selaras dengan RPJMD. Waris Muin juga menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yakni “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera dan Berdaya Saing Sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”.
Visi besar tersebut diturunkan menjadi enam misi utama pembangunan, mulai dari penguatan SDM, tata kelola pemerintahan yang baik, ekonomi inklusif, ketahanan pangan, penguatan sosial budaya, hingga pemerataan pembangunan berkelanjutan.
“Misi ini bukan hanya slogan, tetapi harus dijadikan pedoman strategis dalam setiap program kerja perangkat daerah,” tegasnya.
Menurut Waris, kegiatan pendampingan ini sangat penting untuk mengawal kesesuaian sejak tahap awal penyusunan Renstra. Ia berharap semua perangkat daerah memahami urgensi keselarasan dokumen perencanaan demi menghindari tumpang tindih program dan kebijakan.
Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi lintas instansi, terutama antara Bappeda dan perangkat daerah, harus dijaga intensitasnya. Hal ini guna memastikan seluruh arah kebijakan berjalan harmonis dan terkoordinasi dengan baik.
“Pendampingan ini penting untuk memastikan keselarasan Renstra sejak awal, agar tidak terjadi tumpang tindih program. Komunikasi intens antara Bappeda dan perangkat daerah harus dijaga demi kebijakan yang harmonis. Saya apresiasi dedikasi semua perangkat daerah dan ajak terus jaga integritas serta sinergi, terutama mengingat peran strategis PPU sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
