Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menerima kunjungan kerja jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama MUI Kabupaten PPU di Kantor Bupati PPU, Senin (19/05/2025).
Kunjungan ini sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI Kaltim yang dijadwalkan berlangsung di PPU pada Oktober 2025 mendatang.
Mudyat Noor menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Rakorda yang rencananya juga akan dirangkaikan dengan pelatihan penyembelihan hewan sesuai standar halal.
“Kami, Insya Allah, menyambut baik Rakorda Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang akan digelar di PPU. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar dan membawa manfaat yang besar,” ungkap Mudyat.
Ia menambahkan, kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemahaman terkait kehalalan produk, terutama daging, yang menjadi konsumsi pokok umat Muslim.
“Kami harap kegiatan ini menyentuh langsung ke masyarakat, sebab yang paling sulit adalah menyadarkan pentingnya standar halal dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam aspek penyembelihan dan distribusi produk hewani,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kaltim, Muhammad Rasyid, menjelaskan bahwa fokus utama Rakorda ini adalah penguatan ekosistem halal di daerah. Ia mengapresiasi langkah MUI PPU yang sejak 2022 telah mendampingi lebih dari 700 pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.
“Tim halal MUI PPU bahkan telah mendapatkan predikat terbaik dari Universitas Mulawarman sebagai pendamping halal. Ini pencapaian yang luar biasa,” ucap Rasyid.
Ia juga menyebutkan bahwa MUI PPU telah menjalin koordinasi dengan DPRD setempat untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Implementasi Halal. Upaya ini dinilai sebagai langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah.
Rakorda mendatang mengusung tema “Penguatan Ekonomi Umat melalui Sinergi dan Inovasi Berbasis Syariah”. Tema ini diharapkan menjadi tonggak sinergi antara MUI, pemerintah daerah, pelaku usaha UMKM syariah, dan sektor perbankan.
“Intinya adalah bagaimana kita bersinergi dan berinovasi bersama dalam mendorong kemajuan ekonomi umat. Bukan hanya wacana, tapi aksi nyata melalui kolaborasi yang berkelanjutan,” tutup Rasyid. (adv/kmf/log)
