Wabup PPU Minta Peran BPD Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Edy Suratman Yulianto

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan dan Peran Strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Ist)
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan dan Peran Strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan dan Peran Strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh Wakil Bupati Kabupaten PPU, Waris Muin, pada Selasa (10/06/2025) di Rich Function Hall Kampung Inggris, Kelurahan Lawe-Lawe.

Waris Muin menekankan pentingnya peran BPD dalam mendorong kemajuan desa. Ia menyebut, keberadaan BPD tidak hanya sebagai mitra kepala desa, tetapi juga sebagai elemen penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menjembatani aspirasi masyarakat.

“BPD memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan desa. Tidak hanya sebagai mitra kepala desa, tetapi juga berperan sebagai pengawas dan penyeimbang agar roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

Waris Muin menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon atau pemenuhan regulasi, melainkan bagian esensial untuk membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, keterlibatan aktif BPD dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan sangat dibutuhkan.

“Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun dalam semalam. Perlu konsistensi dan keterbukaan dalam bekerja. Di sinilah pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa,” tambahnya.

Bimtek ini tidak hanya berisi sesi materi, tetapi juga mencakup orientasi lapangan ke Desa Ponggoh. Di sana, para peserta akan melihat langsung praktik-praktik baik (best practices) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan tersebut, Waris Muin berharap kapasitas anggota BPD semakin meningkat, baik dari sisi pemahaman regulasi, peran kelembagaan, hingga keterampilan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya desa-desa yang mandiri, maju, dan sejahtera,” ungkapnya. (adv/kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses