Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Harapan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk memiliki terminal baru yang lebih representatif kembali mencuat ke permukaan. Terminal tipe C yang rencananya dibangun di kawasan belakang Pasar Nenang, diharapkan mampu menjadi solusi dari persoalan penataan transportasi yang selama ini masih bergantung pada terminal lama di KM 1 Penajam.
Sayangnya, hingga pertengahan tahun 2025 ini, realisasi proyek tersebut masih jalan di tempat. Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval Endyar, mengungkapkan keprihatinannya karena Dinas Perhubungan (Dishub) PPU hingga kini belum memberikan laporan perkembangan kajian terminal yang menjadi dasar perencanaan pembangunan.
“Kami di Komisi III sudah lama menunggu hasil kajian dari Dishub. Itu penting sebagai landasan untuk melanjutkan pembangunan terminal di Nenang. Tapi hingga sekarang, belum ada laporan resmi yang masuk ke meja kami,” ujarnya.
Ia menilai, keberadaan terminal baru di kawasan Pasar Nenang sangat strategis. Selain dekat dengan pusat aktivitas ekonomi masyarakat, terminal ini juga diyakini akan menata ulang arus penumpang dan kendaraan yang selama ini menumpuk di terminal lama.
“Terminal KM 1 sudah tidak layak. Kalau kita ingin menata transportasi dengan lebih baik, terminal Nenang bisa jadi jawaban. Lokasinya mendukung, aksesnya dekat dengan pasar, dan bisa terhubung dengan jalur distribusi barang. Jadi manfaatnya berlapis,” jelasnya.
Selain dari sisi transportasi, menurutnya potensi terminal tersebut dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, jika dikelola dengan baik, terminal Nenang akan menghasilkan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
“Kalau fasilitasnya memadai, sistem pengelolaannya jelas, tentu akan menarik banyak aktivitas. Dari parkir, retribusi, sewa kios, itu semua peluang pemasukan untuk daerah. Jadi ini bukan sekadar bangunan, tapi aset ekonomi,” tambahnya.
Bagi Politisi Parta Kebangkitan Bangsa atau PKB itu, DPRD PPU tidak akan tinggal diam. Pihaknya siap mendukung penuh dari sisi kebijakan maupun anggaran, asalkan kajian yang disusun oleh Dishub benar-benar matang dan realistis.
“Kami dorong Dishub untuk lebih cepat dan terbuka. Kalau sudah ada kajian yang solid, silakan bawa ke dewan. Kami akan kawal sampai terealisasi. Jangan sampai proyek ini hanya jadi wacana dan akhirnya mangkrak,” pungkasnya. (adv/log)
